Megawati: Urusan Bencana Semua Harus Bergotong Royong

Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong dalam menghadapi ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

oleh Yopi Makdori diperbarui 24 Apr 2021, 10:02 WIB
Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong dalam menghadapi ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong dalam menghadapi ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Urusan kebencanaan adalah urusan bersama komponen bangsa. Semua harus saling bahu membahu dan memiliki tanggung jawab yang sama," kata Megawati dalam keterangan tulis Sabtu (24/4/2021).

Megawati mengatakan, bencana alam dapat dimitigasi melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun menurutnya, masih ada pejabat pemerintah dan masyarakat yang belum sepenuhnya sadar terhadap pentingnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana. 

Diterangkan Megawati, berdasarkan data milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam kurun waktu lima tahun terakhir kejadian bencana semakin meningkat tajam. Hal ini, kata dia, seharusnya lebih melatih sensitivitas dalam melakukan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. 

“Kesiapsiagaan menghadapi bencana juga harus menyentuh masyarakat yang paling terancam bencana,” ujarnya. 

Megawati menambahkan, langkah terobosan yang perlu diambil adalah Politik Tata Ruang. Tata ruang harus disusun dan diterapkan secara efektif, mengikat secara hukum dan menjadi pedoman di dalam perencanaan pembangunan.

"Untuk itu saya meminta agar BMKG benar-benar menjadi 'Centre of Command and Control' atas sistem deteksi dini bencana alam, baik akibat anomali ikilm, vulkanik, tektonik, dan berbagai bencana lainnya seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor," imbuhnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Single Map Policy

Terobosan selanjutnya adalah Single Map Policy. Di mana guna mendukung Politik Tata Ruang, maka kebijakan Single Map Policy yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus segera direalisasikan agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan tata ruang.

Selanjutnya adalah bangunan tahan gempa. Serta Ketentuan Garis Sempadan. Perencanaan tata letak bangunan ditinjau dari ketentuan garis sempadan pantai, garis sempadan sungai, garis sempadan jalan, dan garis sempadan bangunan harus benar-benar dijalankan dengan disiplin. 

"Maka masyarakat perlu mengenali risiko bencana, menyiapkan kebutuhan minimal antisipasi bencana seperti Tas Siaga Bencana serta berlatih secara rutin agar mudah diarahkan saat bencana terjadi," tuturnya. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya