Liputan6.com, Manado - Pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan mudik Idul Fitri tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah, termasuk Sulut. Meski demikian masih banyak warga yang memaksakan untuk tetap mudik, dengan alasan sudah mengantongi surat telah divaksinasi.
“Pemerintah melarang mudik Lebaran di tahun ini, untuk mencegah bertambahnya temuan kasus baru Covid-19,” ujar Jubir Satgas Covid-19 Provinsi Sulut dr Steaven Dandel saat webinar bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado dengan tema ‘Melawan Infodemik dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 di Sulut’, Jumat (23/4/2021).
Baca Juga
Advertisement
Dandel mengatakan, Indonesia harus berkaca dari pengalaman India yang justru mengalami tsunami Covid-19 karena melonggarkan protokol kesehatan setelah merasa sukses dengan program vaksinasi. Pemerintah tentunya tak ingin kejadian serupa terjadi di Indonesia.
“Pemerintah juga mengingatkan bahwa vaksinasi yang dilakukan bahkan sampai dua kali, tidak secara otomatis menjadi tiket bagi yang mau mudik,” tegas Dandel.
Dia mengungkapkan, bisa jadi dari sekitar 100 pemudik yang sudah divaksin, ada 35 persen yang menjadi karier atau pembawa virus kepada orang lain. Meskipun ada 65 yang tidak.
“Hal ini yang berpotensi menyebabkan penularan dan lonjakan kasus baru Covid-19,” ujarnya.
Dandel juga menjelaskan tentang bagaimana penyampaian informasi kepada masyarakat, pemerintah termasuk di Sulut melakukan langkah untuk meyakinkan masyarakat tentang penanganan Covid-19 selama satu tahun ini. Termasuk pelaksanaan program vaksinasi yang sementara dijalankan.
**Ingat #PesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
AJI: Membangun Optimisme
“Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui seluruh media, baik cetak, elektronik, dan dalam jaringan,” ujarnya.
Meski sudah menyampaikan ke publik, termasuk soal pentingnya vaksinasi, namun masih kurang bisa menyakinkan masyarakat agar mau divaksin secara sukarela. Bahkan masih ada juga oknum-oknum tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan informasi yang keliru atau menyesatkan.
“Termasuk perusahaan media yang nakal dan sengaja membelokan pemberitaan dengan tujuan ambil untung,” ujarnya.
Waki Koordinator AJI Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, Ronny Adolf Buol yang tampil sebagai pemateri kedua menyampaikan tentang bagaimana informasi terkait Covid-19 ini dikonsumsi publik dalam setahun terakhir ini. Informasi yang beredar di masyarakat, baik missinformasi maupun dissinformasi, dengan sejumlah kondisi yang terjadi semenjak Covid-19 menyerang seluruh belahan dunia termasuk Indonesia.
“Bagaimana suasana dan kepanikan masyarakat ketika Pemerintah RI mengumumkan kasus nomor 1. Juga di Sulut, masyarakat sangat panik sehingga menyebabkan kondisi menjadi tidak menentu," katanya.
Karena itu sangat penting bagi media dan jurnalis untuk menyajikan berita dan data yang akurat, tidak menyesatkan, membangun optimisme publik untuk bersama menangani pandemi Covid-19, termasuk di Sulut.
Advertisement
