Liputan6.com, Jakarta - Para pemimpin Asia Tenggara telah mendesak jenderal junta Myanmar, yang mengambil kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021, untuk mengakhiri tindakan keras kekerasan di negara itu.
Dalam perjalanan luar negeri pertamanya yang diketahui sejak kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing mendengar seruan agar militer berhenti membunuh demonstran dan membebaskan tahanan politik, demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (25/4/2021).
Advertisement
Lebih dari 700 orang tewas dan ribuan ditahan sejak kudeta.
Pembicaraan yang berlangsung di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia adalah upaya besar pertama untuk mengatasi krisis.
Sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan puncak mengatakan para pemimpin dan menteri luar negeri dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang berjumlah 10 orang telah mencapai konsensus pada lima poin.
Mereka termasuk meminta pemberhentian segera terhadap kekerasan dan membuka dialog antara para pemimpin militer dan sipil, dengan proses itu diawasi oleh utusan khusus ASEAN yang juga akan mengunjungi dengan delegasi. Kelompok ini juga menawarkan bantuan kemanusiaan.
Konsensus ini disambut baik oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang baru dibentuk, sebuah kelompok yang terdiri dari penentang kudeta - termasuk tokoh pro-demokrasi, perwakilan dari kelompok etnis bersenjata dan mantan anggota pemerintahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Setelah pertemuan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan jenderal itu "tidak menentang" kunjungan oleh delegasi ASEAN atau bantuan kemanusiaan, menambahkan: "Dia mengatakan dia mendengar kami, dia akan mengambil poin di mana dia anggap bisa membantu."
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga menyerukan pembebasan tahanan politik tanpa syarat --termasuk Aung San Suu Kyi, serta pemimpin anti-kudeta Myanmar.
"Situasi menyedihkan di Myanmar harus segera berhenti," katanya.
Simak video pilihan berikut:
Demonstrasi
Demonstran berkumpul di dekat tempat pertemuan puncak, memukuli panci dan wajan dan memegang tanda-tanda bertuliskan "Kembalikan demokrasi" dan "Kami berdiri melawan kudeta militer". Protes juga diadakan di kota-kota utama Myanmar tetapi tidak ada laporan kekerasan segera.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres telah menyerukan KTT Asean untuk menyelesaikan krisis dan mencegah "kemungkinan implikasi kemanusiaan di luar perbatasan Myanmar," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Ada panggilan untuk Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, untuk dikeluarkan dari ASEAN tetapi para anggota secara historis tidak terlibat dalam urusan internal masing-masing.
Protes massa telah berlangsung di seluruh Myanmar sejak militer merebut kendali dan menyatakan keadaan darurat selama setahun.
Angkatan bersenjata mengklaim telah terjadi kecurangan luas selama pemilihan umum akhir tahun lalu yang telah mengembalikan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk berkuasa.
Militer berjanji sebagai gantinya bahwa mereka akan mengadakan pemilihan umum yang "bebas dan adil" setelah keadaan darurat berakhir.
Dalam beberapa minggu terakhir, militer telah meningkatkan penggunaan kekuatan terhadap demonstran. Lebih dari 80 orang tewas dalam satu insiden di kota Bago awal bulan ini.
Advertisement
