Liputan6.com, Jakarta Komisi VIII DPR RI menyebut kenaikan biaya haji 2021 tidak bisa dihindarkan, hal itu disebabkan adanya instrumen protokol kesehatan yang harus dipenuhi jemaah haji.
Anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf mengatakan, pihaknya memastikan angka kenaikan biaya haji bisa ditekan, sehingga diharapkan tidak terlalu membebani calon jemaah haji.
Advertisement
"Terbaru, kami juga sudah memperoleh instrumen kalkulasinya. InshaaAllah, biaya akan tetap naik, tetapi tidak terlalu memberatkan jemaah karena hanya bertambah di kisaran Rp 1-2 juta," katanya pada wartawan, Minggu (25/4/2021).
Bukhori juga menjelaskan, nominal kenaikan biaya tersebut juga tidak akan melampaui nominal yang mampu ditanggung oleh BPKH dari dana manfaat yang diperoleh setiap tahunnya.
Selain itu, terkait persoalan vaksin bagi calon jemaah haji, politisi PKS ini menilai bahwa persoalan itu menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah dan memiliki dimensi yang tidak berdiri tunggal.
"Sampai tanggal 30 April ini diperkirakan semua calon jemaah haji yang berjumlah 212 ribu ini sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali. Maka harus dipastikan para calon jemaah ini memperoleh efikasinya maksimal sebelum berangkat," paparnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Dimensi Politik Vaksin
Ia lantas menuding bahwa persoalan vaksin ini tidak bisa dilihat dari dimensi kesehatan semata. Ada dimensi politik, khususnya terkait meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika dan Cina. Ia juga meminta pemerintah Arab Saudi bisa lebih bijaksana dalam memahami posisi Indonesia dalam hal ini.
"Kita ketahui bahwa Sinovac ini berasal dari Cina. Sementara Arab Saudi sejauh ini belum menerima calon jemaah haji yang menggunakan vaksin itu. Dengan kata lain, mereka baru berkenan menerima vaksin Made in America maupun sekutunya," pungkasnya.
Advertisement
