Liputan6.com, Jakarta - Posisi utang pemerintah mencapai Rp 6.445,07 triliun hingga kuartal I 2021. Posisi utang ini setara dengan 41,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dikutip dari Buku APBN Kita edisi April 2021, Selasa (27/4/2021), utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 86,63 persen dan pinjaman sebesar 13,37 persen.
Advertisement
Secara rinci, utang pemerintah dari SBN tercatat Rp 5.583,16 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp 4.311,57 triliun dan valas Rp 1.271,59 triliun.
Sedangkan utang pemerintah melalui pinjaman tercatat Rp 861,91 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 849,38 triliun.
Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp 323,14 triliun, pinjaman multilateral Rp 482,02 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp 44,23 triliun.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ekonom Indef: Pemerintah Jokowi Warisi Utang Rp 8.000 Triliun
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan, utang era Presiden Jokowi naik sebesar 150 persen.
Utang ini merupakan akumulasi peninggalan utang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rp2700 triliun, utang di era Presiden Jokowi hingga kini Rp6.336 triliun.
"Ditinggal SBY beralih ke Jokowi Rp2700 triliun sekarang Rp6.336 triliun. Ibu Sri Mulyani melihat datanya kemarin sudah sampai Rp6.336 triliun. Jadi 150 persen dalam waktu hanya 5-6 tahun," ujarnya, Jakarta, Rabu (24/3).
Didik melanjutkan, utang tersebut belum digabungkan dengan utang BUMN yang juga tergolong sangat besar. Di mana, utang BUMN hingga kini tercatat mencapai kurang lebih Rp2.100 triliun maka secara keseluruhan sekitar Rp8.000 triliun.
"Ini belum termasuk warisan utang BUMN belum dihitung. Utang BUMN meningkat pesat diluar tabungan dan deposito Rp2100 triliun. Kalau ditambah utang saat ini, Jokowi mewariskan Rp 8.000 triliun utang. Ini suatu prestasi yang besar," paparnya.
Didik menambahkan, memasuki periode kedua, pemerintahan Presiden Jokowi sudah kurang bertanggung jawab terhadap pengelolaan utang. Begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak memberikan banyak kritik terhadap peningkatan utang.
"Mengapa DPR tak berkutik karena kekuasaan eksekutif sudah pindah ke legislatif. DPR nya sudah seperti masa orde baru. Kesimpulan sementara, utang itu sangat besar sekali," tandasnya.
Advertisement
