6 Tanggapan dan Ucapan Duka Cita Berbagai Tokoh soal Gugurnya Kepala BIN Papua

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI IGP Danny Nugraha gugur dalam tugas. Saat meninjau pemulihan distrik Beoga dari serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Danny ditembak oleh segerombolan pengacau.

"Kelompok kriminal itu merasa marah karena Beoga berhasil dipulihkan oleh aparat penegak hukum. Mereka menyerang petugas agar situasi terus menerus mencekam," ujar pengamat intelijen Ridlwan Habib di Jakarta, Senin, 26 April 2021.

Menurutnya, KKB pimpinan Lekagak Telenggen beroperasi di Kabupaten Puncak. Mereka menembak guru, membakar sekolah, menembak anak sekolah menengah atas (SMA) dan membunuh tukang ojek.

"Operasi pemulihan situasi oleh BIN Daerah Papua dan Satgas (Satuan Tugas) Nemangkawi berhasil dan rakyat Beoga mulai akan beraktivitas normal, KKB geram dan menyerang lagi," jelas Ridlwan.

Kunjungan almarhum Brigjen IGP Danny Nugraha menunjukkan sikap aktif BIN di Papua sehingga Kepala BIN Daerah (setingkat Kapolda) turun langsung ke hotzone atau daerah konflik.

"Almarhum Bang Danny adalah prajurit parakomando yang berkemampuan intelijen tempur dan paham benar bahwa untuk menang lawan KKB harus mendapatkan simpati penduduk setempat," ujarnya.

Dari beberapa foto dan video yang didapat, tampak Brigjen IGP Danny sangat akrab dengan suku-suku di pedalaman Papua.

"Beliau tipe komandan yang turun langsung ke lapangan," kata Ridlwan.

Alumnus Strata 2 Kajian Intelijen Universitas Indonesia tersebut menilai ulah KKB Telenggen tak bisa dibiarkan.

"Kelompok ini kecil, estimasi sekitar 25 orang, dapat dilumpuhkan jika satuan tempur TNI dikerahkan," tuturnya.

Tentu, satuan tempur itu dalam wadah Satgas Menangkawi yang merupakan operasi penegakan hukum.

"Kita tidak dalam status berperang dengan KKB, mereka itu gerombolan kriminal bersenjata, bukan institusi militer resmi, pengacau saja," ucap Ridlwan.

Direktur The Indonesia Intelligence Institute itu berharap segera ada operasi terbatas untuk menyelesaikan gangguan keamanan di Beoga.

"Semoga gugurnya Bang Danny menjadi yang terakhir dan rakyat Papua kembali bisa beraktivitas dengan normal tanpa gangguan KKB," tutup Ridlwan.

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Sukamta mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung. Atau bahkan membuat Kementrian Khusus Papua dan Indonesia Timur.

Hal ini menurut dia perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," imbuhnya.

Sukamta menerangkan, Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di Tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk. Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," katanya.

Sukamta memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua. Pertama, pemerintah diminta melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB. Agar memberikan keamanan kepada masyarakat Papua.

Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Menurutnya pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.

"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," pungkas Sukamta.

Senada, selain menyampaikan rasa belasungkawa, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini juga berharap ini menjadi yang terakhir di Papua dimana prajurit terbaik kita gugur dalam tugas.

"Duka cita mendalam untuk Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Danny Nugraha Karya. Beliau adalah prajurit terbaik yang gugur dalam tugas. InsyaAllah darma baktinya kita hormati sebagai patriot bangsa," ungkap Jazuli.

Jazuli meminta Pemerintah khususnya aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur terhadap kelompok KKB yang menurutnya merupakan kelompok sparatis-teroris. KKB menurutnya bukan saja menebar ancaman ketakutan melainkan telah melakukan tindakan brutal dan keji membunuh dan menyiksa aparat dan masyarakat sipil.

"Negara tidak boleh kalah dengan kelompok sparatis yang melakukan aksi terorisme di Papua. Kejar dan tindak tegas mereka hingga ke sarangnya. Buat mereka menyerah tanpa syarat jika tetap ingin kembali hidup damai di pangkuan ibu pertiwi," tegas Jazuli.

Anggota Komisi I ini yakin kemampuan intelijen dan persenjataan prajurit TNI bersama Kepolisian mampu mendeteksi dan menumpas kelompok sparatis-teroris di Papua ini.

"Sudah terlalu lama kelompok sparatis-teroris di Papua membuat kekacauan dan menimbulkan korban jiwa aparat dan masyarakat sipil. Kami di parlemen dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh pemerintah dan aparat mengakhiri kebrutalan mereka," pungkas Jazuli.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, operasi keamanan di Papua harus dievaluasi, menyusul gugurnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin, 26 April 2021.

"Operasi di Papua perlu dievaluasi, kata Moeldoko.

Menurut dia, ada situasi yang mudah di Papua namun dibuat rumit. Hal inilah yang perlu perubahan di tanah Cendrawasih tersebut.

"Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan," kata Moeldoko.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan duka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Beoga, Papua.

"Atas nama rakyat, bangsa, dan negara saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI I Gusti Putu Danny mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa," kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya.

Jokowi menyatakan, negara akan memberi penghargaan pada Brigjen TNI I Gusti Putu Danny atas segala pengabdiannya.

"Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan Brigjen TNI I Gusti Putu Danny," kata Jokowi.

Ketua DPR RI Puan Maharani berbelasungkawa atas gugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya setelah terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Puan meminta pemerintah, TNI dan Polri melindungi masyarakat, mengidentifikasi masalah secara utuh untuk mengetahui pemicu aktivitas KKB dan menentukan solusi untuk menuntaskanya.

“Duka mendalam atas gugurnya Kabinda Papua. Koordinasi harus diperkuat, termasuk komunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di sana dan semoga tidak berulang menimbulkan korban jiwa,” kata Puan dalam keterangannya.

Puan menyebut untuk menyelesaikan konflik harus dilakukan identifikasi utuh dan mendalam agar diketahui pemicu dan motivasi KKB melakukan serangan dan mengancam keselamatan warga. Koordinasi juga harus dilakukan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, pemuka agama, tokoh adat dan masyarakat.

“Bangun komunikasi dengan masyarakat, menangkan hati masyarakat, karena saya yakin masalah KKB di Papua ini hanya bisa diselesaikan dengan dukungan besar dari masyarakat, dari saudara-saudara kita di sana,” ungkapnya.

Meski demikian, Puan melanjutkan, penegakan hukum tetap harus dilaksanakan pada siapapun yang terbukti bersalah, apalagi terbukti melakukan tindak kekerasan bersenjata yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

“Lindungi keselamatan warga dari aksi KKB, maka dari itu penegakan hukum jadi bagian penting untuk menyelesaikan masalah ini,”tandas Puan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta aparat TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) menurunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Ia meminta tak ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

"Turut berduka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak oleh KKB di Beoga. Beliau gugur dalam kontak senjata dengan KKB akibat terkena tembakan di bagian kepala," kata Bambang Soesatyo.

Dia meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa.

"Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka," kata pria yang kerap disapa Bamsoet ini.

Ketua DPR RI ke-20 menuturkan, tindakan KKB di Kabupaten Puncak Papua sudah sangat meresahkan. Pada 8 April 2021 lalu, KKB di Kabupaten Puncak telah menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo. KKB juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

"Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa," kata Bamsoet.

Politikus Golkar ini meminta TNI, Polri serta BIN untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik di Papua.

"Polri dan TNI bisa menggencarkan patroli gabungan di seputaran wilayah Papua, khususnya di objek vital maupun lingkungan penduduk untuk memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak KKB," pungkas Bamsoet.

(Cinta Islamiwati)