Liputan6.com, Beijing - Pemerintah China mengatakan Australia "sakit" dan bertanggung jawab atas ketegangan antara kedua negara. China menyebut pihaknya tidak bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi hubungan bilatetral saat ini.
Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin sebagaimana dilansir Global Times, Rabu (28/4/2021).
Advertisement
Hal ini dikarenakan pihak Australia yang merobek perjanjian kerja sama antara kedua negara, menyabotase kesepakatan dan kerja sama antara kedua negara, kata Kementerian Luar Negeri China pada hari Selasa.
Kesulitan yang dihadapi oleh hubungan China-Australia berakar pada campur tangan Negeri Kanguru dalam urusan internal Tiongkok, yang menimbulkan kerugian pada kepentingan Beijing, dan diskriminasi perdagangan terhadap China, kata Wang Wenbin.
Wang mencatat bahwa Australia telah menggambarkan China sebagai negara "otoriter", dan telah memimpin dalam melarang perusahaan Tiongkok berpartisipasi dalam peluncuran jaringan 5G Australia dengan alasan yang tidak berdasar.
Pihaknya juga menyebut, berulang kali memblokir perusahaan China untuk berinvestasi di Australia dengan kedok keamanan nasional.
"Australia sakit, namun meminta orang lain untuk minum obat, yang tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali," kata Wang.
Australia diharapkan memperlakukan China secara obyektif dan rasional serta berkontribusi pada rasa saling percaya dan mempromosikan perjanjian kerjasama pragmatis antara kedua negara, tambahnya.
Kritik tersebut muncul di tengah peringatan yang dikeluarkan sejumlah pejabat Pemerintah Australia tentang kekuatan militer dan ekonomi Beijing. Salah satu pejabat tinggi di sektor keamanan nasional Australia memperingatkan bahwa perang dapat terjadi kapan saja.
Saksikan Video Berikut Ini:
Pembatalan Proyek Jalur Sutra dengan China
Tidak hanya permasalahan jaringan 5G, Australia juga sebelumnya pernah membatalkan dua perjanjian dengan China terkait proyek One Belt One Road (OBOR) atau yang kini disebut Belt and Road Initiative (BRI). China menyebut langkah ini sebagai provokatif.
Dilaporkan BBC, Kamis (22/4), perjanjian yang dibatalkan adalah antara negara bagian Victoria dan China. Pemerintah Australia menggunakan kekuatan federal untuk menyetop perjanjian tersebut.
Ini adalah pertama kalinya pemerintah pusat Australia menggunakan veto untuk mencegah perjanjian yang dibuat negara bagian dengan negara asing. Pusat memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan perjanjian yang dinilai mengancam kepentingan nasional.
Kedutaan Besar China di Australia menyebut tindakan ini akan melukai hubungan bilateral antara kedua negara.
"Ini terus menunjukan bahwa pemerintah Australia tak memiliki ketulusan dalam meningkatkan relasi China-Australia," tulis pernyataan jubir Kedubes China.
Keputusan Victoria untuk ikut dalam proyek "Jalur Sutra Baru" ini sebetulnya pernah diprotes Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo.
Hubungan kedua negara sedang memanas akibat COVID-19. Tahun lalu, Australia mengajak dunia internasional agar ada investigasi independen terhadap asal mula virus corona di China, hal itu ditentang habis-habisan oleh Tiongkok, dan terjadilah aksi saling jegal dalam sektor ekonomi.
Reporter: Lianna Leticia
Advertisement
