Liputan6.com, Jakarta - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) kembali mendapatkan gugatan perkara soal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Mengutip laman sipp.pn-jakartapusat.go.id, PT Existama Putranindo sebagai pemohon menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk soal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Gugatan itu didaftarkan pada Kamis, 22 April 2021 dengan nomor perkara 187/Pdt.Sus-PKPU/2021.
Advertisement
Adapun isi petitumnya antara lain:
1.Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya
2.Menyatakan termohon PKPU (PT Waskita Beton Precast Tbk) dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan a quo dibacakan.
3.Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) termohon PKPU.
4. Menunjuk dan Mengangkat Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) aquo sebagai berikut:
a.Peni Sapta Wulansari, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.
b.Antonny Mextrada Tarigan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI
Untuk bertindak selaku Pengurus untuk bersama-sama dengan Termohon PKPU mengurus harta Termohon PKPU dalam hal Termohon PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan / atau Mengangkat sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit.
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU (PT Waskita Beton Precast, Tbk);
Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Sidang pertama dilakukan pada Kamis, 29 April 2021.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Penjelasan Waskita Beton Precast
Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Sekretaris Perusahaan Waskita Beton Precast Siti Fathia Maisa Syafurah menuturkan, pendaftaran tuntutan PKPU terkait dengan permintaan pelunasan utang sebesar Rp 13 miliar itu dilayangkan oleh vendor pengiriman barang.
"Perusahaan selalu berkomitmen melakukan komunikasi dengan seluruh vendor dalam menyelesaikan semua kewajiban,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4/2021).
Ia menambahkan, tuntutan PKPU tersebut merupakan hak dari vendor yang bersangkutan. Perseroan menghargai upaya tersebut sebagai salah satu sarana komunikasi dalam koridor hukum yang sesuai untuk mencapai kesepakatan.
"Sebagai perusahaan manufaktur beton terkemuka dengan nilai aset sebesar Rp 10,6 triliun, kami berkomitmen mengimplementasikan tata Kelola perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik,” ujar dia.
Advertisement
