Liputan6.com, Cirebon - Upaya menekan laju arus mudik khususnya di wilayah Jawa Barat semakin masif. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan seluruh aparat pemerintah sudah satu komando menjalankan kebijakan larangan mudik lebaran 2021.
Dia mengatakan hingga saat ini narasi kampanye imbauan dilarang mudik terus digencarkan hingga tingkat desa. Bahkan, kata dia, para ulama di Jawa Barat mendukung keputusan pemerintah tersebut.
"Para ulama sudah kami ajak silaturahmi intinya dalam mencari kebaikan, kemuliaan itu tidak boleh dilarang dan tetap dijalankan. Tapi kalau upaya tersebut bentrok dengan potensi kemudharatan maka lebih baik mencegah adanya potensi keburukan itu sendiri. Silaturahmi bisa dilakukan virtual," kata Ridwan Kamil saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa Barat dan pengendalian transportasi pada masa Idul Fitri di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (29/4/2021).
Baca Juga
Advertisement
Pria yang akrab disapa Emil itu menitipkan kepada aparat di tingkat kecamatan hingga desa untuk menyiapkan tempat karantina bagi warganya yang nekat mudik.
Lamanya waktu karantina di kampung halaman sekitar lima hari. Mekanisme lokasi karantina diserahkan sepenuhnya kepada aparat desa.
"Bisa disiapkan tempat karantina misal di SD sampai rumah angker silakan saja. Yang penting pesan penegasan kami discorage kepada pemudik ngapain mudik karena pasti sampai kampung halaman akan ditahan," sebut Emil.
Emil mengakui, kebijakan PPKM skala mikro jadi tolak ukur keberhasilan pengurangan dari kasus covid-19 di Jawa Barat. Oleh karena itu, seluruh desa di Jabar memiliki posko Covid-19 yang didukung dana desa.
**Ingat #PesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan video pilihan berikut ini
Jalur Tikus
"Kasus harian Covid-19 di Jabar menurun 9.000-10.000 per periode. Bed Okupansi rasio di rumah sakit mendekati 43 persen. Tingkat kematian 1,3 persen, 99 persen terpapar sembuh di Jabar," sebut Emil.
Emil mengatakan, kebijakan wilayah aglomerasi di Jawa Barat bukan semata-mata warga bebas hilir mudik di wilayah aglomerasi. Pemerintah tetap mengkampanyekan larangan mudik lebih masif dibandingkan kebijakan aglomerasi.
Dia menyebutkan, ada 158 titik penyekatan di Jawa Barat. Jumlah tersebut termasuk di antaranya jalur tikus.
"Akan ada penutupan dan peningkatan razia di jalur tikus," ujar dia.
Selain posko Covid-19 di desa, Emil mengaku sudah membuat aplikasi canggih untuk memudahkan komunikasi antara perangkat desa maupun Ketua RW dengan gubernur.
"Aplikasi tersebut namanya sapa warga jadi kepala desa atau RT RW bisa langsung melaporkan informasi di lingkungannya lewat aplikasi tersebut. Seperti laporan harian petugas TNI Polri menegakkan disiplin masker dengan mengirim foto hingga jaga jarak," kata dia.
Advertisement
