Liputan6.com, Banyumas - Santri menjadi kelompok yang tak boleh mudik pada lebaran Idul Fitri kali ini. Tentu saja, banyak hal yang mesti disiapkan jika santri benar-benar berlebaran di pesantren.
Logistik menjadi prioritas utama. Pengasuh juga mesti menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan santri berlebaran di pondok pesantren.
Karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas meminta pemerintah daerah (Pemda), dalam hal ini Satgas Covid-19, membantu pengadaan logistik dan keperluan lain santri yang tak mudik.
“Pondok pesantren itu, nyuwun sewu, menyiapkan kebutuhan santri selama tidak mudik. Konsumsi, makanan seharu-hari itu kan harus dipikirkan, kalau memang tidak mudik, tidak pulang ke rumah masing-masing,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Nur Akhsin Aedy Fananie, Kamis (29/4/2021).
Baca Juga
Advertisement
Namun, ada baiknya Pemda juga turut membantu pesantren. Ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemda yang melarang santri mudik.
“Tetapi demi kesehatan bersama, pemerintah itu seharusnya bisa membantu. Sebenarnya kesulitannya kan di situ,” ucap dia.
Menurut Akhsin, santri yang tak mudik sudah sangat membantu pemerintah mengurangi risiko penularan Covid-19. Langkah ini diharapkan bisa menjadi upaya untuk mengurangi laju penularan Covid-19.
Terlebih, sebelumnya muncul klaster pesantren.
“Terus yang ketiga itu, pondok pesantren itu jangan sampai ada lagi klaster pesantren,” jelasnya.
Akhsin tak menampik ada sebagian pesantren yang membiarkan santri mudik. Jika pun ada pesantren yang memulangkan santrinya, dia meminta agar pemulangan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.
**Ingat #PesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
Ponpes: Kebijakan Santri Dilarang Mudik Sulit Diterapkan
Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Banyumas menilai larangan mudik santri sulit diterapkan di Banyumas. Pasalnya, anjuran atau kebijakan itu tak dibarengi dengan pengetatan di bidang lainnya.
Ketua FKPP Banyumas KH DR Muhammad Roqib mengatakan pondok pesantren sulit menerapkan kebijakan yang sporadis. Sebab, pengasuh atau pengurus pesantren akan sulit memberikan alasan untuk menahan santri tak mudik dan tetap berada di asrama. Sementara aktivitas masyarakat lainnya masih dilakukan secara leluasa, seperti pasar, swalayan, dan aktivitas wisata.
“Sulit, amat sulit. Karena sebagaimana pengetahuan saya, di semua pesantren, kayaknya ini, ada pertimbangan kaitannya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kalau pulang ya, ini,” ucapnya, Rabu (28/4/2021).
KH Roqib yang juga pengasuh pesantren mengakui, kebijakan larangan santri mudik bertujuan baik untuk mengerem laju penularan Covid-19. Tetapi, di sisi lain, bertemu dengan orangtua juga merupakan kebutuhan bathin santri, sekaligus sebagai menunaikan kewajiban anak kepada orangtuanya.
Pemenuhan kebutuhan bathin santri ini dinilai juga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas santri saat nanti kembali ke pesantren. Karenanya, baik santri pulang dan tidak pulang harus ditempatkan kepada proporsi dan kebutuhan yang bersangutan.
“Ya kalau bisa di pondok saja. Tapi kalau tidak memungkinkan, dan malah menjadi tidak stabil secara emosi, ini tetapi hati-hati, tetap mematuhi prosedur Covid-19,” ucap Roqib, yang juga Rektor IAIN Purwokerto.
Karena itu, dia pun berharap jika santri mudik, maka harus tetap menerapkan prokol kesehatan, baik saat pemberangkatan, berada di kampung halaman, maupun saat kembali ke pesantren kelak.
Begitu pula dengan pesantren yang memutuskan untuk menahan santrinya, dia harap tetap menjaga prokes agar laju penularan Covid-19 bisa ditekan.
Advertisement
