Pemerintah Incar Peringkat Kemudahan Bisnis Indonesia di Posisi 40 pada 2024

Liputan6.com, Jakarta Aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini bisa mengerek peringkat kemudahan berbisnis atau Easy of Doing Business (EoDB) Indonesia ke posisi 40 pada 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk mengerek EoDB.

Ini diungkapkan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma. “Kami optimistis target ini akan tercapai,” katanya dalam keterangan pers, Jumat (30/4/2021).

Panutan memaparkan, UMKM menjadi salah satu sektor dengan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Misalnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97 persen dari tenaga kerja nasional, dan menyumbang 57 persen bagi Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk itu, KSP pun terus mengawal arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi agar dapat terlaksana.

Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhut Pradjarto menambahkan, dari sekitar 64 juta UMKM, sebagian besar berada di sektor informal.

Sebab itu, dalam implementasi PP Nomor 7 tahun 2021, Pemerintah memberikan kemudahan perizinan. Tidak hanya itu, ada juga pendampingan, kemitraan, dan insentif bagi UMKM dalam peraturan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Muhammad Yusuf menyatakan, pihaknya ikut memberikan kemudahan akses pendanaan dan pembiayaan bagi usaha mikro, khususnya pada level ultra mikro yang unbankable.

Melalui PIP, usaha ultra mikro bisa mendapat pendanaan hingga Rp20 juta. Melalui upaya ini, PIP telah membiayai 3,4 juta pelaku usaha dengan nilai Rp11,05 triliun sepanjang periode 2017-2020.

“Dengan program ini, pelaku usaha ultra mikro bisa naik kelas sehingga bisa mendapat akses pendanaan dari perbankan,” ungkapnya.