Liputan6.com, Jakarta Larangan mudik lebaran 1444 Hijriah dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap tren pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Peneliti Senior INDEF, Enny Sri Hartati menilai kebijakan ini hanya akan mempengaruhi sektor transportasi saja.
"Larangan mudik ini tidak akan berdampak banyak pada perekonomian kita, bahwa akan ada penurunan di sektor transportasi, iya," kata Enny saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (3/5/2021).
Advertisement
Enny menjelaskan kontraksi ekonomi kuartal II tahun 2020 lalu bukan disebabkan adanya pelarangan mudik lebaran. Pelemahan ekonomi justru disebabkan adanya penurunan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen.
"Saya tidak setuju kalau itu semata karena pelarangan mudik, tapi karena penurunan daya beli masyarakat," kata dia.
Penurunan daya beli tersebut tidak lain sebagai dampak dari dirumahkannya karyawan, PHK dan sektor informal yang terganggu karena kebijakan pembatasan sosial. Kondisi tersebut sejalan dengan kurangnya pengalaman pemerintah menangani pandemi tahun lalu.
"Tahun 2020 ini sangat tinggi dalam penanganan masih belum punya banyak pengalaman," kata dia.
Hal yang sama juga berlaku di tahun ini. Larangan mudik kali ini merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus corona.
Lebih jauh Enny menjelaskan larangan mudik lebaran tahun ini bukan lagi masalah perekonomian. Melainkan untuk meningkatkan protokol kesehatan.
"Mudik lebaran ini bukan persoalan ekonomi tetapi karena penerapan protokol kesehatan," kata dia.
Anisyah Al Faqir
Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Hasil Survei: Pemerintah Dinilai Tak Serius soal Larangan Mudik Lebaran
Topik perbincangan terkait kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 di media sosial meningkat dua kali lipat. Hal ini berdasarkan hasil survei oleh Continuum Data Indonesia yang dilakukan pada pada 1 April hingga 25 April 2021.
"Ini juga menunjukkan antusiasme orang-orang untuk melakukan mudik itu masih sangat tinggi," ungkap Big Data Analyst Continuum Data Indonesia, Muhammad Azzam dalam acara Diskusi Online Indef bertajuk Ekonomi Ramadan 2021, Lesu atau Bergairah? Analisis Perilaku Konsumen Melalui Pendekatan Big Data, Senin (3/5/2021).
Azzam mencatat, 80 persen netizen yang membicarakan soal larangan mudik lebaran itu mayoritas berasal dari pulau Jawa. "Ini juga seperti yang kita ketahui, banyak penduduk di pulau Jawa yang merupakan perantau dari sejumlah kota besar lainnya, tentunya ingin mudik di momen lebaran ini bertemu dengan keluarga masing-masing," bebernya.
Kendati demikian, survei menemukan kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 itu lebih banyak memperoleh sentimen negatif ketimbang positif. Yaitu dengan presentase mencapai 67 persen.
"Jadi, yang memberikan sentimen negatif terhadap mudik lebaran itu dua kali lipat lebih besar karena mencapai 67 persen. Sementara sisanya 32 persen memberikan sentimen positif," terangnya.
Adapun, alasan tertinggi dari yang mengkritisi kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 ialah penerapannya yang dianggap tidak serius. Lalu, wisata diperbolehkan sementara mudik dilarang.
Selanjutnya, kebijakan mudik dinilai masih banyak celah pelanggaran, memberatkan rakyat hingga tidak membantu perekonomian di daerah. "Karena seperti yang kita tahu di momen Ramadan itu banyak orang mudik yang membawa uang thr nya dan membelanjakannya di daerah-daerah," tekannya.
Sedangkan pihak yang setuju atas kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 karena menyatakan kesehatan lebih penting, Vaksinasi Covid-19 belum menjamin, mencegah penularan ke keluarga, hingga demi memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
Untuk diketahui, Survei tersebut menggunakan pendekatan big data secara real time. Dengan mencakup 1,204,102 pembicaraan di media sosial dari 934,671 akun media sosial.
Advertisement
