Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Langkah ini diambil untuk menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika), Johnny G. Plate, pun mengajak masyarakat agar tidak mudik atau melakukan silaturahmi fisik ke kampung halaman.
Sebagai gantinya, Johnny mengajak masyarakat melakukan silaturahmi secara virtual atau bisa disebut dengan Lebaran digital.
"Kita canangkan bersama-sama melakukan lebaran tahun ini sebagai lebaran digital. Lebaran digital itu keren," tuturnya saat Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9), Rabu (5/5/2021).
Menurut Johnny, silaturahmi virtual melalui aplikasi tidak akan mengurangi makna yang sebenarnya. Masyarakat tetap mampu menjalin komunikasi efektif melalui perangkatnya dengan sanak saudara yang berjauhan lokasinya.
"Merayakan acara hari besar hari Lebaran nanti secara virtual tetap meriah, dalam keluarga sendiri dengan berkomunikasi melalui teknologi yang ada," tuturnya melanjutkan.
Baca Juga
Advertisement
Lebih lanjut Johnny juga mengatakan peniadaan mudik merupakan upaya tegas dan tepat pemerintah untuk memastikan Indonesia segera beranjak dari pandemi.
Johnny juga berharap masyarakat yang menjalakan ibadah puasa dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan tidak mudik akan membawa berkah bagi Indonesia dalam menyelesaikan pandemi Covid-19.
"Berkahnya dimana kita segenap sekalian bantu mendoakan agar berhasil menangani pandemi Covid-19," tuturnya.
Kemkominfo Persiapkan 5G Sembari Perluas Akses Internet 4G ke Seluruh Indonesia
Di sisi lain, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, pemerintah saat ini fokus memperkecil kesenjangan akses internet antarwilayah di Indonesia. Pada saat bersamaan pemerintah juga tengah mempersiapkan jaringan telekomunikasi 5G agar ekosistemnya lebih siap.
Johnny meluruskan, Indonesia perlu mempersiapkan pelaksanaan 5G, namun fokus pemerintah saat ini adalah memperkecil disparitas internet antarwilayah dengan penggelaran 4G secara masif kepada masyarakat.
Ia menekankan, tugas utama Kemkominfo adalah menutup kesenjangan akses internet antara satu wilayah dengan wilayah lain dengan cara memperluas akses internet 4G ke seluruh penjuru negeri.
"Itu tugas utama dan paling utama dalam rangka transformasi digital saat ini," kata Johnny, dikutip dari keterangan resmi Kemkominfo yang dikutip Kamis (29/4/2021).
Johnny mengatakan, Indonesia tidak tertinggal dengan negara dalam hal implementasi 5G. Pasalnya menurut, saat ini Singapura baru menyelenggarakan konektivitas 5G di kisaran 2 persen, sementara Filipina 0,9 persen.
"Banyak negara yang sudah implementasi 5G, tapi tidak secara masif. Jadi masih di tahap yang sangat awal semua. Kami pun di sini mulai trial 5G 12 kali. Jadi bukan tertinggal tetapi memang persiapkan agar 5G benar-benar siap," kata Johnny.
Advertisement
Berbagai Persiapan Teknis dan Regulasi
Dengan persiapan yang matang, nantinya ketika 5G diimplementasikan, teknologi jaringan tersebut dapat memberi manfaat dan return yang bermanfaat bagi masyarakat dan operator-operator.
Untuk itulah dibutuhkan banyak persiapan, termasuk mempersiapkan berbagai regulasi terkait 5G.
Johnny juga meluruskan perihal lelang frekuensi 2,3GHz. Menurutnya, spektrum tersebut bukan hanya ditujukan untuk implementasi 5G.
"Jangan sampai salah, seolah-olah frekuensi 2,3Ghz itu hanya untuk 5G. Nanti dunia menertawakan kita karena kekeliruan bahwa frekuensi utama untuk 5G tidak hanya di 2,3GHz. Melainkan semua level mencakup lower band, coverage band, high band, serta ultrahigh band," ujarnya.
Johnny mengatakan, pemerintah saat ini dan di masa yang akan datang akan terus melaksanakan farming dan refarming spektrum frekuensi agar tersedia pita yang memadai untuk menggelar 5G.
"Kita bangun infrastruktur berapa pun juga, kalau tidak ada spektrum, tidak bisa diimplementasi 5G," katanya.
Menurutnya, lelang frekuensi 2,3GHz untuk memastikan penggelaran layanan 4G dan mengawali initial showcase 5G.
Indonesia sendiri saat ini menggunakan 737MHz spektrum frekuensi untuk kebutuhan telekomunikasi nasional.
Pemerintah memproyeksi, untuk deployment 5G dibutuhkan 2.047MHz spektrum atau kurang sebanyak 1.310MHz yang dibutuhkan hingga 2024-2025 sehingga perlu dilakukan farming frekuensi di semua level band.
(Dam/Ysl)
