Liputan6.com, Jakarta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono memandang isu Taliban yang disematkan kepada 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) digunakan untuk menyudutkan semata.
Adapun Giri termasuk dari 75 pegawai KPK yang tak lolos tes kebangsaan TWK sebagai syarat alih fungsi status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Advertisement
"Isu Taliban itu framing yang berusaha memojokkan KPK. Apa yang nampang ini cocok sesuai dramaturgi," kata Giri dalam diskusi secara virtual, Sabtu (8/5/2021).
Dia pun menyebut, pegawai KPK yang tak lolos tidak cocok jika dikaitkan dengan Taliban. Pasalnya, ada yang tak memeluk agama Islam sebagaimana yang disebut sejumlah media.
Karena itu, sudah gugur jika pegawai KPK tersebut dikaitkan dengan isu tersebut.
Giri pun merasa aneh dirinya tak lolos, karena dengan TWK tersebut dianggap tak berkompeten dalam sikap antikorupsi.
"Dalam tes ini seakan kita tak berkompeten tak penuhi syarat. Tentu ini perlu dipertanyakan," tutur Giri.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pernah Dibantah Pimpinan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membantah adanya isu radikal maupun Taliban di dalam lembaga antirasuah. Menurut Alex, yang ada dalam tubuh KPK hanya militan.
"Kalau taliban dalam artian militan melakukan pemberantasan korupsi mungkin iya. Kalau Taliban yang lain adanya itu di Afghanistan," ujar Alex di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021).
Hal senada dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia menegaskan, sejak dirinya memimpin KPK, tak ada paham radikalisme dan Taliban di dalam lembaganya.
"Selama setahun saya dan pimpinan KPK periode 2019-2023 memimpin KPK, kami pastikan tidak ada radikalisme dan Taliban di KPK seperti yang disebutkan," kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (25/1/2021).
Advertisement
