Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengusulkan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ASN, bisa mengikuti melalui tes jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kami berharap pegawai yang lulus adalah ASN terpilih serta bagi calon ASN yang belum terpilih mendapat kesempatan untuk menempuh proses recruitment P3K," kata dia pada wartawan, Minggu (9/5/2021).
Advertisement
Pangeran juga meminta agar seluruh tes pegawai KPK dilakukan secara transparan oleh lembaga terpercaya.
"Kami berpendapat yang terpenting adalah bahwa tes ini dilaksanakan secara transparan oleh lembaga yang kompeten dan berlaku adil bagi setiap pegawai, sehingga pelaksanaannya dapat akuntabel," ungkap dia.
Dengan adanya tes yang transparan, Pangeran menyebut KPK dapat maksimal menjalankan fungsinya memberantas koruptor.
"Kami juga berharap bahwa lembaga anti rasuah ini benar-benar dapat menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi di Indonesia melalui tenaga-tenaga terpilih," kata Pangeran.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Beredar SK Pegawai Tak Lolos TWK
Beredar surat keputusan (SK) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil asesemen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Dalam SK itu disebutkan jika 75 pegawai yang tak lolos uji TWK akan dinonaktifkan.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyayangkan beredarnya SK tersebut. Ali menyatakan pihak KPK akan mengecek keabsahan potongan surat yang ditandatangi Ketua KPK Firli Bahuri itu.
"Kami akan melakukan pengecekan keabsahan potongan surat tanpa tanggal dan cap kedinasan yang beredar tersebut. S ini KPK sedang berupaya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan cermat agar bisa tepat waktu sesuai rencana," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).
Ali meminta kepada masyarakat agar tak mudah termakan isu yang belum diketahui kebenarannya. Ali berharap masyarakat mendapatkan informasi resmi dari KPK.
"Sekali lagi kami mengingatkan, agar media dan publik berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh KPK baik lewat juru bicara maupun seluruh saluran komunikasi resmi yang dimiliki KPK," kata Ali.
Advertisement
