Idul Fitri 2021 Dinilai Jadi Momen Ujian Nasional Pemerintah dalam Mengendalikan COVID-19

Dalam pengantar webinar pada pekan lalu, Zaenal juga mengatakan bahwa pengaruh bebasnya WNA yang masuk ke Tanah Air dan makin meluasnya penularan varian virus corona baru juga tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Karena secara kebetulan bertepatan momentum Lebaran Idul Fitri di mana terjadi mobilitas warga menuju kampung halaman, tentu yang gampang dijadikan 'kambing hitam' adalah momentum hari raya umat Islam ini," ujarnya.

Maka dari itu, Zaenal meminta agar umat Muslim yang telah berpuasa sebulan penuh untuk tetap menahan diri demi menjaga kehormatan di Hari Raya Idul Fitri.

"Di sisi lain, pemerintah pun harus bekerja keras menjadikan momentum ini sebagai ujian nasional bagi upaya pengendalian COVID-19 tahun ini," kata Zaenal.

Menurut Zaenal, apabila usai Lebaran tidak ada lonjakan kasus, maka pemerintah bisa dinyatakan lolos ujian. Namun jika terjadi peningkatan, ia menilai bahwa nilai pemerintah rendah.

"Bila pemerintah sebagai 'garda' terdepan tidak lulus ujian nasional pengendalian COVID-19 pada momentum Lebaran Idul Fitri ini, dapat dipastikan bahwa tenaga medislah yang paling (mendapat) bebannya."

"Sebab tenaga medislah yang merupakan harapan terakhir atau 'garda' terakhir (bukan garda terdepan) yang harus berhadapan dengan orang sakit dan penyakit menular," pungkas Zaenal.

Untuk itu, Zaenal mengatakan bahwa dibutuhkan penyamaan persepsi baik antara masyarakat yang difasilitasi tokoh masyarakat atau agama, serta antara pemerintah dengan masyarakat.

Persepsi yang dimaksud di sini adalah persepsi bahwa pandemi COVID-19 adalah upaya kesehatan masyarakat, urusan utama negara, dan bukan wilayah upaya kesehatan perorangan atau pribadi.

"Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan menyerahkan urusan ini kepada rakyat sebagai warga negara. Dan rakyat pun tidak boleh mengambil alih serta menganggap sebagai urusan pribadinya," kata Zaenal.

"Karena itu pendekatan yang seharusnya digunakan sejak awal adalah pendekatan Upaya Kesehatan Masyarakat. Di sini pemerintah harus menjadi tokoh utama dan garda terdepan melalui regulasi dan strategi kebijakan yang betul-betul tepat, disertai serta dukungan dana cukup."

Zaenal mengatakan pemerintah harus berupaya keras mencegah semakin banyak rakyat yang sakit.

Menurutnya, pembatasan mobilisasi warga harus dilakukan dengan regulasi yang jelas, tegas, jujur, terbuka, dan tidak membeda-bedakan antar warga negara, serta tidak membedakan apakah dia WNI atau WNA.

"Di sini berlaku prinsip 'fairness', berkeadilan. Di dalam ajaran Islam adil itu lebih dekat dengan takwa yang menjadi tujuan diwajibkannya puasa," ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa program tracing dan testing haruslah dilakukan oleh negara dengan aktif. Menurutnya, jangan menjadikan kekurangan tenaga sebagai alasan tidak berjalannya dua hal ini dengan baik.

"Bila negara serius menjalankan kewajiban melindungi rakyatnya tentu akan memenuhi kecukupan dananya. Bila dana tersedia maka tenaga pun dapat diadakan atau dilatih."