Begini Cara UMKM Dapat Sertifikat Halal Gratis

Menko Airlangga Hartarto mengatakan, ada syarat khusus bagi mereka yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dengan gratis.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Mei 2021, 18:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Senin, 5 April 2021 di Kantor Presiden, Jakarta. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikat halal bahkan dengan gratis.

Hal ini menyusul atas permintaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menginginkan agar UMKM di Kawasan Industri Halal (KIH) bisa tersertifikasi semuanya.

Menko Airlangga mengatakan, ada syarat khusus bagi mereka yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dengan gratis. Paling tidak mereka mampu memberikan pernyataan halal (self declare) karena menggunakan bahan produk yang dipastikan halal. Selain itu, Airlangga juga akan mendorong proses sertifikasi halal maksimal selesai dalam 21 hari.

"Ini paling lama, maksimal. Jadi harapannya ini semua akan memakan biaya yang lebih rendah," kata Airlangga saat rapat bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin tentang Kawasan Industri Halal dan Sertifikasi Halal di  Jakarta, dikutip Rabu (12/5/2021).

Sejalan dengan Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga melaporkan bahwa penetapan tarif sertifikasi halal saat ini sedang dalam pembahasan lebih lanjut. Terlebih nantinya bakal ada peraturan khusus yakni melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Self declare untuk UMKM biayanya adalah nol rupiah. Terus ada pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, Hibah, Dana Bergulir, atau bahkan CSR, dan pendanaan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dengan prioritas dan kesepakatan dari sertifikasinya," ujar Sri Mulyani.

 

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini


Permintaan Wapres Ma'ruf Amin

Wapres Ma'ruf Amin memberikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan daerah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta, kepada pemerintah agar mempercepat proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di lokasi Kawasan Industri Halal (KIH).

Saat ini, baru ada tiga wilayah ditetapkan sebagai KIH yakni Sidoarjo Safe N Lock, Modern Cikande Industrial Estate, dan Bintan Inti Industrial Estate.

Namun, operasional di kawasan tersebut belum bisa dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah lamanya proses sertifikasi halal dan biaya yang dianggap masih mahal oleh pelaku UMKM.

"Oleh karena itu, untuk memfasilitasi terisinya produk-produk halal UMKM di kawasan tersebut, proses sertifikasi halal harus dilakukan secara cepat dan murah," kata Wapres Ma’ruf saat memimpin rapat tentang Kawasan Industri Halal dan Sertifikasi Halal di  Jakarta.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya