Liputan6.com, Jakarta - Para pemimpin Indonesia, Malaysia dan Brunei, pada Minggu 16 Mei 2021, telah mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk memburuknya situasi di Palestina menyusul aksi kekerasan oleh Israel.
Kekerasan itu telah mengakibatkan lebih dari 130 orang tewas di Palestina dan ratusan lainnya terluka.
Berikut pernyataan lengkap dari Presiden RI Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, dikutip dari laman resmi Kantor Perdana Menteri Malaysia:
Baca Juga
Advertisement
Kami mengutuk dalam istilah terkuat pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk wanita dan anak-anak.
Kami juga sangat prihatin dengan perluasan pemukiman ilegal; dan penghancuran dan penyitaan bangunan milik Palestina di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.
Kami juga tanpa pamrih mengutuk pelanggaran mencolok hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, melalui kebijakan yang tidak manusiawi, kolonial, dan apartheid terhadap orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, dan oleh karena itu menyerukan segera dan tindakan kolektif yang bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas yang diperlukan atas pelanggaran tersebut.
Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghentikan serangan terhadap warga sipil, untuk mengambil langkah-langkah dalam meredakan situasi dan untuk menegakkan hukum dan ketertiban internasional.
Kami mendesak kedua belah pihak untuk menerima kehadiran internasional sementara di Kota Al-Quds, untuk memantau penghentian permusuhan di Wilayah Pendudukan Palestina.
Kami juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, mengingat komunitas internasional, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya, telah bertanggung jawab khusus untuk menyerukan penghentian semua kekerasan, dan memenuhi kewajibannya untuk menegakkan perdamaian internasional.
Kami meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas perkembangan yang parah dan menghasilkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dengan tujuan untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga "solusi dua negara" untuk mencapai Negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Kami menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kami kepada rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan penciptaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Kami siap mendukung upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter.
Simak video pilihan berikut:
Pertemuan OKI Bahas Palestina
Selain itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga mengadakan pertemuan level menteri dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Minggu 16 Mei 2021. Ia mengajak agar semua anggota OKI dapat kompak dan menggunakan pengaruhnya masing-masing untuk membantu Palestina.
Keadaan Palestina disebut Menlu Retno sebagai satu-satunya negara di dunia yang masih menjadi korban kolonialisme.
Menlu Retno berkata telah berbagi gagasan dengan negara-negara OKI agar hak-hak Palestina dapat terpenuhi dan perdamaian tercapai.
"Kita semua mengkhawatirkan situasi yang berkembang di Palestina saat ini. Saya selalu menekankan pentingnya setiap dari kita menggunakan pengaruh masing-masing agar kekerasan dapat dihentikan, upaya de-eskalasi dilakukan, dan gencatan senjata dapat segera dilakukan," jelas Menlu Retno.
"Kita juga bertukar pikiran mengenai berrbagai forum dan mekanisme internasional yang dapat kita pakai untuk membantu Palestina dan meredakan situasi ketegangan saat ini," tegasnya.
Advertisement
