PHRI: Tak Semua Pengusaha Mampu Ikut Vaksinasi Gotong Royong

Vaksinasi gotong royong digelar perdana pada hari ini, Selasa 18 Mei 2021

oleh Andina Librianty diperbarui 18 Mei 2021, 10:45 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau vaksinasi Covid-19 untuk para pelayan publik di Jawa Tengah, Rabu (10/3/2021). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Vaksinasi gotong royong digelar perdana pada hari ini, Selasa 18 Mei 2021. Kendati demikian, tidak semua pelaku usaha mampu membiayai pembelian vaksin Covid-19 untuk para karyawannya.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran. Industri pariwisata yang masih tertekan karena pandemi dinilai menjadi hambatan untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong.

"Nah kalau kita kembali ke sektor kami pariwisata, tentu tidak semua pelaku usaha juga cukup mampu untuk mengikuti program vaksin gotong royong tersebut," kata Maulana kepada Liputan6.com, ditulis pada Selasa (18/5/2021).

Kondisi bisnis pariwisata selama satu tahun terakhir begitu tertekan. Menurutnya, jangankan untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong, masih ada perusahaan yang masih kesulitan membayar gaji karyawan.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan harga dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi Covid-19. Vaksin yang digunakan adalah produksi Sinopharm.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Melalui keputusan tersebut, ditetapkan bahwa harga pembelian vaksin sebesar Rp 321.660 per dosis. Sementara tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910.

"Bayangkan biaya untuk satu orang dua kali suntik Rp 800 ribuan, kalau misalnya dia punya 100 karyawan saja sudah berapa. Situasi kondisi bisnis pariwisata itu sudah lebih dari satu tahun seperti ini, bahkan karyawan saja mereka belum tentu bisa bayar. Tentu program vaksinasi gotong royong ini belum tentu juga bisa mereka lakukan," jelasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Kuangan Perusahaan

Nicholas Saputra lakukan vaksinasi Covid-19 yang ditinjau langsung oleh Jokowi. (Instagram/@kemdikbud.ri)

Sejauh ini, katanya, perusahaan-perusahaan yang mengikuti vaksinasi gotong royong adalah yang mampu secara finansial. Kendati demikian, ia menyambut baik kehadiran vaksin gotong royong untuk mempercepat program vaksinasi di Indonesia, khususnya di tempat-tempat usaha.

Ia pun berharap pemerintah bisa terus menambah persediaan vaksin untuk masyarakat.

"Alhamdulillah itu sebenarnya sudah direstui oleh pemerintah, namun kan juga belum cukup banyak juga persediaannya saat ini di awal. Nah, itu poinnya ada di situ masalah vaksin gotong royong itu," ungkapnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya