Liputan6.com, Palembang - Pembangunan jembatan penghubung Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung (Babel), digadang-gadangkan akan terus dilanjutkan.
Bahkan, penyeberangan Bangka-Palembang kini sudah dilayani, melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) - Tanjung Kalian, yang bisa ditempuh sekitar 3 jam.
Ketua Bidang Tarif DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (GAPASADAP) Rakhmatika Ardianto mengatakan, pembangunan jembatan penghubung tersebut dinilainya jauh dari jargon maritim Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghidupkan sektor maritim.
Baca Juga
Advertisement
Dia menuturkan, rencana pembangunan jembatan penghubung tersebut, membutuhkan investasi yang sangat fantastis.
“Harusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Presiden Jokowi. Terutama dalam mengembangkan jalur-jalur maritim,” ucapnya, Selasa (18/4/2021).
Diungkapkan Rakhmatika Ardianto, kepengusahaan di lintas penyeberangan tersebut, perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Karena dari 13 unit kapal yang ada, hanya bisa beroperasi di satu pasang dermaga. Sehingga setiap kapal hanya bisa beroperasi bergantian, yaitu 6 unit kapal sehari yang dipaksakan dalam satu dermaga.
Di mana, potensi utilitas dan kapasitas angkut dari masing-masing kapal yang bisa digunakan, tidak lebih dari 30 persen per bulannya.
“Kita masih bisa meningkatkan kapasitas angkut (utilitas) 70 persen lebih. Jika infrastruktur dermaga, ada penambahan menjadi dua pasang dermaga,” ucapnya.
Dia pun berharap, kapasitas angkut dari jumlah kapal yang ada saat ini, bisa naik 30 persen untuk melancarkan demand yang ada. Selain itu, di lintasan tersebut terlalu banyak kapal, tetapi tidak bisa dioperasikan. Hal itu dikarenakan, kekurangan infrastruktur dermaga.
“Kondisi ini memang bisa berdampak pada kelancaran operasional kapal, namun bukan untuk menambah kapal. Tapi untuk menambah dermaga, agar bisa mengaktifkan kapal-kapal yang off karena kekurangan dermaga,” katanya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :
Jumlah Transportasi Perairan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018, lanjut Rakhmatika Ardianto , pemerintah wajib melakukan pengerukan di wilayah alur.
Karena saat ini, terjadi pendangkalan yang luar biasa hebat. Hal tersebut juga bisa membahayakan keselamatan transportasi.
“Jika rencana pembangunan jembatan benar-benar direalisasikan, traffic kendaraan yang melewati jembatan tersebut harus sesuai dengan jumlah kendaraan,” katanya.
“Untuk transportasi ferry, hanya ada 300 unit kendaraan per hari. Maka dalam 24 jam, hanya sekitar 10-15 unit kendaraan, yang lewat di jembatan tersebut per jamnya,” ujarnya.
Jika ingin mempercepat dan menambah kapasitas angkut di transportasi penyeberangan menjadi 3 kali lipat, tidak membutuhkan biaya sekitar Rp500 miliar untuk pembangunan 1 pasang dermaga. Termasuk juga pengerukan, yang ada di alur lintas transportasi penyeberangan.
Advertisement
Ekonomi Maritim
Dikatakannya, hal itu bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Terlebih ekonomi kerakyatan dan ekonomi maritim, yang tumbuh di sekitar wilayah pelabuhan. Serta jalur-jalur yang dilewati oleh angkutan, yang menggunakan ferry.
“Karena apabila lewat jembatan, kendaraan harus melewati jembatan tol. Ini akan mematikan ekonomi kerakyatan dan ekonomi maritim yang ada di sekitar wilayah tersebut,” katanya.
Dia juga meminta pemerintah daerah dan pusat, bisa mengkaji manfaat dan kerugian dari dampak pembangunan jembatan. Terlebih terhadap ekonomi kerakyatan dan ekonomi maritime, yang saat ini tumbuh.
Dibandingkan dengan pembangunan jembatan, yang membutuhkan biaya belasan triliun yang akan direalisasikan. Terutama dalam tahun-tahun di mana kondisi negara sedang dalam kesulitan.
