Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai serius meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemerataan pendidikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp608,3 triliun.
Akademisi Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM), Seia Piantara mengapresiasi besarnya anggaran pendidikan di era Presiden Jokowi. Anggaran fantastis itu diyakini bisa mendongkrak kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
“Sudah bagus dengan adanya anggaran (pendidikan) era Pak Jokowi ini, meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah-daerah,” ujar Seia kepada wartawan, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022).
Seia juga melihat Presiden Jokowi terus berusaha mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh darah di Indonesia. Bukan hanya dari sisi fasilitasnya, namun juga kualitasnya.
“Kita melihat ada upaya pemerintah (Jokowi) melakukan pemerataan kualitas pendidikan yang baik antara satu kota dengan kota lainnya,” kata Seia.
Langkah Jokowi tersebut dinilai sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas SDM bangsa.
“Saya rasa upaya Pak Jokowi dalam memprioritaskan SDM bangsa sangat luar biasa. Kami sebagai tenaga pendidik sangat mendukung,” katanya memungkasi.
Alokasi Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp608,3 T
Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari APBN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Dia merincikan, sebesar Rp233,9 triliun akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan. Sementara Rp305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.
“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.
Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.
Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.
Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD.
Advertisement
