Dokter Lintas Batas: Industri Farmasi Monopoli Bahan Vaksin COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Dokter Lintas Batas (Medecins sans Frontieres/MSF) mendukung agar hak paten vaksin COVID-19 dilonggarkan. Ini sebagai upaya agar negara-negara berkembang bisa segera mendapatkan vaksin. 

MSF menyorot India yang saat ini sedang terkena gelombang kedua COVID-19. Persentase vaksinasi di negara itu ternyata masih rendah, sehingga pelonggaran paten (patent waiver) dipercaya dapat menggenjot produksi vaksin. 

Meski demikian, negara maju seperti Jerman menolak pelonggaran hak paten karena dianggap bukan solusi. Sentimen serupa juga datang dari industri farmasi yang menyebut bahwa hak paten saja tidak cukup, pasalnya membuat vaksin butuh bahan-bahan, serta kemampuan tenaga kerja. 

Argumen itu dikritik oleh MSF. Dr. Yuan Qiong Hu dari MSF menyebut bahwa bahan-bahan itu sebetulnya juga dimonopoli perusahaan, sehingga ia mendorong agar hak paten bahan-bahan agar dilonggarkan juga. 

"Kenapa kita tidak melonggarkan paten bahan-bahannya juga, jadi para produser juga bisa membantu, sebab sekarang mereka terkunci akibat adanya monopoli," ujar Dr. Yuan Qiong Hu dalam konferensi pers virtual MSF, Kamis (20/5/2021).

Sementara, terkait tenaga kerja, Dr. Hu menyebut negara berkembang seperti Bangladesh justru sudah siap untuk terlibat, tetapi minat mereka tidak dilirik oleh industri farmasi.

"Pada satu sisi, industri berkata butuh untuk mempercepat (produksi vaksin), di sisi lain mereka tidak mengizinkan opsi-opsi yang dapat mempercepat itu," ujar Dr. Hu.

"Tenaga kerjanya ada ... Waiver dan kebijakan-kebijakan lain dapat benar-benar membuka kunci dari situasi ini," tegas Dr. Hu.