Liputan6.com, Bandung - Puluhan warga Papua yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (21/5/2021). Dalam unjuk rasa itu, mereka menyatakan menolak rencana pemerintah memberlakukan otonomi khusus atau otsus Papua jilid II dan menolak usulan pemekaran Provinsi Papua.
Baca Juga
Advertisement
Koordinator aksi, Pilamo mengungkapkan, rencana penerapan otsus jilid II di Papua terkesan sebagai kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah pusat kepada rakyat Papua. Padahal, kata dia, sejak Juli 2020, Petisi Rakyat Papua menyatakan sikap politik untuk menolak otonomi khusus dilanjutkan dan menawarkan solusi untuk rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.
Menurut Pilamo, hingga Mei 2021 sebanyak 110 Organisasi Rakyat Papua saat ini, sudah sekitar 714.066 orang menyatakan sikap menolak keberadaan dan keberlanjutan paket politik otsus di atas tanah Papua.
"Oleh sebab itu kami mewakili warga Papua menyampaikan aspirasi ini kepada Indonesia dan negara bahwa hari ini di Papua tidak baik-baik saja," katanya.
Pilamo mengatakan, hampir semua komponen dan lapisan rakyat telah menyampaikan bahwa otsus gagal memihak, memperdayakan dan memproteksi tanah dan manusia Papua. Oleh karena itu, ia mewakili warga Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri secara demokratis.
"Indonesia berupaya merekayasa situasi dan aspirasi rakyat Papua. Indonesia menunjukan sikap kompromi sepihak antara elit politik lokal dan Jakarta untuk meloloskan revisi UU Otsus Papua. Sementara, rakyat Papua tidak dilibatkan dalam menentukan nasib masa depannya,” ujarnya.
Lebih jauh dia mengatakan, Jakarta dan para elite birokrat Papua tidak peduli dengan konflik politik berkepanjangan yang terus berdarah-darah di Papua, dan khususnya hari ini operasi militer besar-besaran di Nduga, Intan Jaya, llaga.
Selain itu, Pilamo mengatakan, selama 20 tahun implementasi otsus di Papua memberikan dampak buruk kepada rakyat Papua, yaitu genosida (pemusnahan ras), perizinan pertambangan, kelapa sawit besar-besaran yang menyebabkan kerusakan alam.
"Kita rakyat Papua untuk memutuskan nasib otsus di atas tanah Papua, dan kitalah yang akan membahas dan menentukan solusinya," ujarnya.
Pilamo mengatakan, pihaknya juga menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Karena, menurut dia, bagi rakyat asli Papua DOB merupakan satu paket di dalam otsus.
Solidaritas Rakyat Papua dalam aksinya juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain. Mereka meminta agar aparat segera membebaskan Viktor Yeimo selaku juru bicara Internasional PRP dan Ruland levi dan kawan-kawan lainnya.
Mereka juga menyerukan agar pemerintah segera menghentikan konflik bersenjata antara Papua dan Indonesia dan hentikan stigma terorisme untuk rakyat Papua.
