Direktur KPK Tepis Isu Taliban-Radikal: 9 Pegawai yang Dibebastugaskan Non-Muslim

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menepis adanya isu taliban dan radikal dalam tubuh lembaga antirasuah. Isu taliban dan radikal di tubuh KPK sempat dihembuskan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Giri menyebut, 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) tak semua beragama Islam. Menurut Giri, 9 di antaranya adalah pegawai non-Muslim yang berintegritas dan berani menangani kasus besar.

"Pertanyaaannya kan selama ini, 'oh ini paling golongan taliban, kadrun nih, radikal Islam'. Faktanya adalah, dari 75 itu yang Nasrani tujuh orang, yang Budha satu orang, yang Hindu satu orang," ujar Giri dalam diskusi daring bertema 'KPK dan Perlawanan Balik Koruptor', yang ditayangkan YouTube PKSTV, Sabtu (22/5/2021).

Giri mengungkap, tujuh pegawai beragama Nasrani yang dibebastugaskan melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yakni Andre Nainggolan, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan Covid-19.

Kemudian Kasatgas Diklat Hotman Tambunan, Kabag Perencanaan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, Penyidik H Nababan, Fungsional Biro Hukum T Simanjuntak, Fungsional Biro SDM SF Siahaan, serta Fungsional Peran Serta Masyarakat Benedictus Siumlala.

"Jadi, yang Nasrani ada Andre Nainggolan, itu Kasatgas yang menangani Bansos. Lagi on fire tangani Bansos, enggak lulus. Hotman Tambunan Kasatgas Diklat, yang melakukan PTUN melawan pimpinan kemarin karena dipindahkan secara tidak demokrasi," kata Giri.

"Rasamala Aritonang, itu orangnya yang sangat diandalkan. Kalau bertemu Presiden, itu lima pimpinan, orang keenamnya adalah Rasamala," Giri menambahkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: