PNS Bakal Work From Bali, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Pulau Dewata?

Ajakan Work from Bali dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki dampak ekonomi yang besar ke Bali.

oleh Athika Rahma diperbarui 24 Mei 2021, 10:00 WIB
Sejumlah wisatawan menikmati keindahan Pantai Pandawa, Bali, Jumat (28/8/2015). Wisatawan mancanegara menjuluki pantai pandawa dengan sebutan Secret Beach. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, ajakan Work from Bali dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki dampak ekonomi yang besar ke Bali.

Menurutnya, basis ekonomi di Bali adalah pariwisata khususnya wisman. Penurunan tajam wisman hingga minus 100 persen secara tahunan (per Maret 2021) tidak bisa semudah itu diganti lewat rapat kementerian.

"Kalau mau Bali pulih kuncinya pada pengendalian Covid-19 dan pemulihan mobilitas. Bagaimana turis asing datang kalau vaksinasi rate untuk dua dosis masih dibawah 5 persen dari target nasional?" katanya saat dihubungi Liputan6.com, Senin (24/5/2021).

Dari sisi anggaran negara, lanjut Bhima, tidak terjadi orkestrasi kebijakan. Usulan Luhut dinilai bukan kebijakan yang pas karena tidak sejalan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun 2021.

Adapun pada kuartal I 2021 realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan turun dari Rp 4,9 triliun pada kuartal I 2020 menjadi Rp 3,1 triliun atau turun Rp 1,8 triliun setara minus 35,6 persen (year-on-year/yoy).

Menurut Bhima, pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang lebar sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas. Dari struktur belanja perjalanan dinas juga terdapat alokasi untuk uang saku bagi ASN.

"Jadi dari sisi dampak berganda pun sebenarnya diragukan karena yang menikmati nanti ASN sendiri, alias berputar ke lingkaran pemerintah," kata Bhima.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Pemulihan Ekonomi Bali

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurut Bhima, jika memang niatnya hendak memulihkan ekonomi Bali, sebaiknya seluruh alokasi perjalanan dinas yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata, atau dalam bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak.

"Itu jauh langsung tepat sasaran. Apalagi acara pemerintah kan biasanya di hotel yang cenderung bintang 3 keatas, sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut," tandasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya