Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menyatakan, waktu kedatangan vaksin Novavax di Indonesia akan mundur 1 bulan dari jadwal yang ditetapkan pada bulan Juli.
Dengan demikian, diproyeksikan vaksin buatan India itu akan mendarat di tanah air pada Agustus atau September mendatang.
Advertisement
"Kemungkinan (vaksin Novavax) datangnya agak mundur 1 bulan dari rencananya Juli. kemungkinan akan datang sekitar Agustus-September," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).
Basyir mengungkapkan, keterlambatan kedatangan vaksin tersebut tak lepas dari adanya kebijakan embargo yang diterapkan oleh Pemerintah India. Menyusul tingginya lonjakan penularan Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir.
"Karena kita ketahui kasus di India memang sangat luar biasa. Sehingga vaksin yang diproduksi di India Novavax kemungkinan datangnya agak mundur," terangnya.
Oleh karena itu, dia meminta bantuan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi ke India. Dengan begitu, pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia tidak terganggu akibat adanya embargo.
"Mungkin kita yang berusaha melakukan komunikasi diplomasi dengan India," tekannya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Indonesia Beli 100 Juta Vaksin Covid-19 dari Novavax dan AstraZeneca
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah Indonesia telah melakukan penandatangan kerja sama suplai vaksin dari Novavax dan Astrazeneca.
Adapun, jumlah totalnya sebesar 100 juta, di mana komposisinya 50 juta berasal dari Novavax dan 50 juta berasal dari AstraZeneca.
"Alhamdulillah hari ini pemerintah menyaksikan progres yang signifikan berupa penandatanganan perjanjian pembelian 50 juta dosis vaksin Astrazeneca oleh Bio Farma dan 50 juta dosis vaksin Novavax oleh Indofarma," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/12/2020).
Menkes juga mengatakan, kerja sama ini diharapkan bisa memberikan variasi yang cukup untuk kebutuhan vaksin bagi rakyat Indonesia. Budi mengatakan, ditargetkan proses pembelian vaksin ini bisa rampung maksimal dalam 2 minggu ke depan.
Jika sudah rampung, maka pemerintah bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu distribusi vaksin ke seluruh pelosok Indonesia.
"Diberikan ke tenaga kesehatan, kemudian ke tenaga publik, dan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Setelah distribusi selesai, barulah proses vaksinasi dilaksanakan. Dirinya memohon dukungan pada seluruh pihak agar proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar.
"Tidak mungkin kami bisa melakukan ini sendiri. Kami sangat membutuhkan untuk melakukan ini bersama-sama, tidak mungkin program ini sukses oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tapi kita harus melakukannya sebagai gerakan dari seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.
Advertisement
Kebutuhan Riil Minimum Vaksin Covid-19 di Indonesia Capai 350 Juta Dosis
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, rencana vaksinasi covid-19 di beberapa negara memberi harapan. Namun, kesedihan dan rasa takut akan pandemi Covid-19 dipastikan berlanjut. Setidaknya hingga paruh pertama 2021 yang akibat ketidakseimbangan antara kapasitas produksi vaksin Corona dengan kebutuhan dunia.
"Kesedihan dan takut akan pandemi Covid-19 dipastikan berlanjut setidaknya hingga paruh pertama 2021," kata Bambang dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (25/12/2020).
Berdasarkan total populasi dunia tercatat ada 7,8 miliar jiwa. Untuk vaksinasi minimal dibutuhkan 16 miliar dosis vaksin Covid-19. Sedangkan kapasitas produksi global hingga 2021 diperkirakan hanya 8,4 miliar dosis.
Kebutuhan riil minimum vaksin corona di Indonesia juga cukup besar. Saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,5 juta jiwa. Maka kebutuhan riil minimum akan vaksin Corona sebanyak 350 juta dosis vaksin.
"Asumsinya, 70 persen dari total penduduk Indonesia harus dua kali disuntik vaksin corona agar tercapai target kekebalan komunitas atau herd immunity," tutur Bambang.
Sementara itu, di penghujung tahun 2020 pemerintah baru mengamankan 270 juta dosis vaksin dari sejumlah produsen. Meski tidak mudah, semua pihak berharap pemerintah mampu memenuhi kebutuhan minimum itu.
"Jelas bahwa ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena vaksin corona kini menjadi produk kesehatan yang sangat dibutuhkan dan diperebutkan oleh semua negara," sambung dia. Dia melanjutkan semua pihak pasti berharap agar target minimal dari vaksinasi harus terwujud. Alasannya, pencapaian itu akan membangkitkan kepercayaan diri masyarakat. Sekaligus menjadi modal dasar bersama untuk segera bekerja memulihkan perekonomian keluar dari zona resesi.
Bambang menambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai bisa membuat Indonesia memiliki modal tambahan untuk mengakselerasi pemulihan. "Hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja mencerminkan keberanian negara, karena diundangkan pada masa-masa sulit akibat pandemi," imbuhnya.
Pemulihan ekonomi dan semua aspek kehidupan bersama sangat bergantung pada sukses program vaksinasi itu. Maka, partisipasi semua elemen masyarakat menyukseskan program vaksinasi menjadi sangat penting. Apalagi, pemerintah sudah memutuskan pemberian hak vaksinasi kepada semua orang, tanpa kecuali dan tidak dipungut biaya alias gratis.
Sambil menunggu jadwal vaksinasi, Bambang meminta semua pemerintah daerah segera mensosialisasikan program tersebut. Pemda harus memastikan vaksinasi di daerah akan berjalan dengan baik dan mencapai target.
