Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih konsolidatif. Mengingat pada semester terakhir, ekonomi global mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.
"Beberapa negara ada yang telah keluar dari jurang resesi, namun tak sedikit yang masih berjuang ditengah ketidakpastian perdagangan dan perekonomian global," ujar Anggota DPR RI Sari Yuliati saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/5).
Advertisement
Anggota Badan Anggaran DPR RI tersebut menerangkan kondisi ketidakpastian yang tinggi turut dialami Indonesia, sehingga perlu pandangan ekstra dalam penyusunan APBN tahun depan.
Oleh karenanya APBN tahun 2022 harus bersifat konsolidatif untuk menjaga sustainability fiskal yang sempat tertekan akibat kebutuhan stimulus yang signifikan.
Di sisi lain, Sari membeberkan bahwa APBN tahun mendatang juga perlu menjaga daya ekspansinya agar dapat memitigasi hadirnya resiko-resiko pandemi yang belum sempat tertangani.
Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kesempatan terakhir kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah extraordinary berupa pelonggaran disiplin fiskal kepada APBN 2022.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar juga mencermati, setelah ini defisit anggaran kembali kepada batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) serta berbagai fasilitas istimewa lainnya tak lagi berlaku.
"Oleh karena itu APBN 2022 harus disusun dengan sebaik mungkin melalui komunikasi dan pembahasan yang lebih komprehensif bersama DPR RI, sehingga APBN 2022 dapat menjadi instrumen yang andal, efektif serta kredibel dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan pasar serta masyarakat," sebutnya
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
DPR Minta Sri Mulyani Realistis Tetapkan Target Pertumbuhan Ekonomi 2022
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, diminta untuk realistis mengenai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 - 5,8 persen pada 2020. Hal ini disampaikan oleh sejumlah fraksi di dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (25/5/2021).
Salah satunya adalah fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PAN, Jon Erizal.
"Asumsi makro yang diajukan pemerintah terlalu optimis, bahkan cenderung tidak realistis mengingat kita kontraksi 0,74 persen. Sementara diperkirakan dampak negatif Covid-19 masih akan terus berlangsung," kata Jon Rizal dalam live streaming Rapat Paripurna pada Selasa (25/5/2021).
Fraksi PAN berpendapat pertumbuhan ekonomi yang realistis pada 2022 berada di kisaran 2,5 - 3,5 persen. Namun jika merujuk pada skenario yang sangat berat seperti diajukan pemerintah, katanya, Fraksi PAN berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 1,5 - 2 persen.
Pandangan PAN ini berdasarkan asumsi bahwa 2022 sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah menangani pandemi Covid-19, meredam pandemi, dan mempercepat vaksinasi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan permintaan dari pasar tujuan ekspor.
"Kehadiran vaksin dari setidaknya 70 persen dari masyarakat perlu terus diperjuangkan," tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat. "Fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan kritis berkaitan dengan asumsi ekonomi makro 2022. Demokrat meminta pemerintah untuk realistis dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi dengan memeprtimbangkan pencapiaan pada kuartal I masih minus 0,74 persen," kata anggota Komisi V DPR RI dari Partai Demokrat, Irwan.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai PKB, Ratna Juwita, mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan terlalu tinggi.
"Fraksi PKB memandang bahwa besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 hanya dapat mencapai pada batas bawah 5,2 - 5,4 persen. Itu saja juga didukung perbaikan laju konsumsi rumah tangga dan positifnya laju investasi," ungkap Ratna.
Advertisement
