Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima sejumlah aduan warga saat berkantor di sejumlah kelurahan di Surabaya, beberapa hari terakhir.
Eri Cahyadi mengatakan, ada beberapa pengaduan warga di antaranya soal kesulitan membayar PBB lantaran rumah yang di tempatinya status tanahnya milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).
Advertisement
"Kalau tanah PJKA, saya harus koordinasi terkait PBB itu. Bangunan itu kami yang bayar atau termasuk buminya yang dibayarkan karena berhubungan dengan kepemilikan. Jadi kalau itu milik PJKA, maka buminya harus ditagihkan ke PJKA atau seperti apa, nanti kami komunikasikan lagi," kata Eri dikutip dari Antara, Kamis (27/5/2021).
Selain itu, Eri Cahyadi juga mendapat pengaduan dari perwakilan warga lain mengenai saluran serta Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Menurutnya, warga ingin saluran dan TPS yang ada di wilayahnya dapat kembali ditata.
"Terkait dengan saluran dan TPS, warga ingin tempatnya bisa ditata agar tidak berada di depan sekolah. Posisinya di sini ada tanah atau kosong tidak. Ini yang akan kami evaluasi," katanya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Saluran dan TPS
Tak hanya saluran dan TPS, ada pula laporan dari salah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) mengenai masalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
"Ada juga, dari IPSM, kader ini harusnya tidak berdiri sendiri. Karena itu nanti dalam 1 RT itu akan kita bentuk 5 orang," katanya.
Eri menilai, seharunya kader sosial di masyarakat tidak terbagi dalam beberapa tugas penanganan, seperti, kader lingkungan, kader sosial hingga kader kesehatan. Ia ingin ke depan dalam setiap RT, ada lima orang kader yang menangani setiap masalah di wilayahnya.
"Nanti lima orang ini yang akan mengurusi semuanya. Sehingga data itulah yang masuk. Jadi seperti untuk mencegah kematian ibu dan anak ini bisa terdeteksi sejak awal," katanya.
Advertisement
