Liputan6.com, Jakarta Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK) Sujanarko mempertanyakan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana yang mengecap dirinya tak bisa dibina.
Diketahui, 75 pegawai yang dibebastugaskan akibat tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), 51 di antaranya dipecat. Mereka dipecat lantaran dianggap tak bisa dibina.
Advertisement
Dilabeli dengan pernyataan tidak bisa dibina, Sujanarko mempertanyakan perbedaan dirinya dan pegawai KPK lainnya dengan teroris.
Sujanarko juga berencana memberikan somasi kepada Bima Haria.
"Apa bedanya saya dengan teroris? Apa bedanya saya dengan pasukan separatis, sampaikan ini ke Bima Haria untuk bisa menjawab hal itu, apa argumentasinya. Saya tengah berpikir akan melakukan somasi terhadap Bima Haria," ujar Sujanarko dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).
Sujanarko merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
Sujanarko yang kini menyatakan diri pensiun dari lembaga antirasuah itu meminta Bima Haria membuktikan anggapan pegawai KPK yang dipecat tak bisa dibina dan tak memiliki wawasan kebangsaan.
"Paling tidak dia bisa menjawab dan punya bukti dan fakta bahwa saya tidak bisa dididik, saya dilabeli merah, apa buktinya, saya ikut organisasi terlarang, saya taliban, buktikan," kata Sujanarko.
Saksikan Video di Bawah Ini:
Perang Terbuka
Atas dasar itu, Sujanarko menyatakan perang terbuka terhadap Bima Haria Wibisana. Sujanarko berharap Bima Haria bisa segera menyampaikan bukti yang dia minta.
"Kayaknya kita harus perang terbuka deh, dia (Bima Haria) biar enggak ngumpet terus gitu, enggak profesional itu," ujar Sujanarko.
Sujanarko juga menyatakan protes kepada Bima Haria terkait proses TWK. Sujanarko menilai banyak kejanggalan dalam proses tes peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Pertama komentar saya, dia sangat tidak profesional dan kejam, ini bisa disampaikan langsung ke Bima Haria, kenapa saya sampaikan demikian, saya juga asesor nasional, jadi saya tahu persis kira-kira proses (asesmen) seperti (TWK) itu," kata Sujanarko.
Menurut Sujanarko asesmen TWK terhadap para pegawai KPK oleh BKN hanya menggunakan tiga dari enam komponen. Tiga komponen tes yang diterapkan BKN dalam asesmen TWK ini yakni esai, tulis, dan wawancara.
"Di asesmen center ada 6 elemen tes yang wajib dilakukan, itu kira-kira yang pertama tertulis, tes esai, role play, dan itu diatur di peraturan KPK, FGD dan presentasi, satunya saya lupa. Dengan dilakukan oleh asesmen center dengan 6 elemen tadi, tingkat reliabilitas dan validitas hasilnya maksimal 65 persen, jadi hanya 40 sampai 65 persen, kalau itu pakai 6 komponen tadi," kata Sujanarko.
Menurut Sujanarko, lantaran BKN hanya menggunakan tiga dari enam komponen, sejatinya tingkat validitas dan reliabilitasnya semakin rendah. Menurut Sujanarko, kemungkinan tingkat validitas dan reliabilitasnya antara 40 hingga 50 persen.
"Kalau semakin kecil komponen, tingkat validitas, tingkat reliabilitasnya semakin rendah, tidak mungkin mencapai 65 persen, mungkin 40 sampai 50. Dengan alat ukur yang sangat buruk ini bisa dibayangkan dia melabeli 51 orang dengan orang yang sudah rusak, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dididik terkait wawasan kebangsaan," kata dia.
Advertisement
