Pemimpin Kudeta di Mali Deklarasi Sebagai Presiden Transisi

Kolonel Assimi Goïta deklarasi sebagai presiden transisi usai kudeta.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 29 Mei 2021, 17:00 WIB
Kolonel Assimi Goïta pada Agustus 2020. Dok: AP Photo

Liputan6.com, Jakarta Kolonel Assimi Goïta dinyatakan terpilih sebagai presiden transisional di Mali. Ia duduk di bangku kekuasaan setelah melancarkan kudeta kepada Presiden interim Bah Ndaw pada awal pekan ini.

Dilaporkan BBC, Sabtu (29/5/2021), Goïta disahkan sebagai presiden transisi oleh mahkamah konsitutsi Mali. Ini adalah kedua kalinya tokoh militer itu melakukan kudeta dalam satu tahun terakhir.

Pada Agustus 2020, Goïta juga melancarkan kudeta terhadap Presiden Ibrahim Boubacar Keïta. Goïta melakukan kudeta lagi karena Presiden Bah N'Daw dan Perdana Menteri Moctar Ouane disebut gagal dalam tugasnya.

Namun, kudeta terjadi setelah terjadi reshuffle kabinet, dan Goïta merasa tidak diajak konsultasi. Ia berkata harusnya dirinya diangkat sebagai wakil presiden.

Selain itu, dua pejabat militer yang terlibat pada kudeta Agustus 2020 juga kehilangan jabatan mereka di kabinet. Kolonel Goïta berkata akan mengumumkan perdana menteri baru.


Kecaman dari Dunia Internasional

Ilustrasi bendera Uni Eropa (AFP Photo)

Menurut laporan AP News, Bah N'Daw telah mundur dari jabatannya sebagai presiden selama ditahan militer. Sebelum mundur, Bah N'Daw juga mencopot jabatan perdana menterinya.

Penahanan antara dua tokoh itu dipimpin oleh Mayor Baba Cisse, penasihat dari Goïta. Ia berkata pengunduran diri Bah N'Daw dan Moctar Ouane dilakukan dihadapan para arbitrator dan memastikan keduanya akan dilepas.

Salah satu yang disebut terlibat dalam mediasi adalah diplomat dari Afrika Barat.

"Setelah mundur sebagai presiden transisi dan perdana menteri, para tahanan akan meraih kembali kebebasan mereka. Ini akan dilakukan bertahap karena alasan keamanan yang jelas," ujarnya dalam konferensi pers.

Kudeta di Mali dikecam oleh Dewan Keamanan PBB. Presiden Prancis Emmanuel Macron turut berkata siap memberikan sanksi.

Uni Eropa juga ikut mengecam kudeta yang dianggap mengganggu transisi pemerintahan. Tindakan pun siap diambil untuk menarget pemimpin politik dan militer yang mengobstruksi proses transisi Mali.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya