Menhan Prabowo Dijadwalkan Rapat dengan DPR, Bahas Alutsista hingga Papua

Kementerian Pertahanan berencana menganggarkan pengadaan alutsista senilai Rp 1.760 triliun melalui dana pinjaman asing.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 31 Mei 2021, 09:06 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat perdana Komisi I bersama Menhan Prabowo ini membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dijadwalkan akan menggelar rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (31/5/2021). Rapat juga akan dihadiri KSAD, KSAL, KSAU, dan Kepala BAIS. 

“Ya benar, (rapat dengan Menhan Prabowo Subianto) jam 14.00,” kata anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin saat dikonfirmasi, Senin pagi.

Berdasarkan agenda yang diterima dari Setjen DPR RI, rapat kali ini akan membahas lima agenda. Pertama, strategi dan kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024. Kedua, perkembangan MEF tahap III tahun 2020-2024.

Ketiga, Perkembangan situasi dan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat. Keempat, Peran dan fungsi intelijen militer dalam mengamankan wilayah perbatasan. Kelima, isu-isu mengenai pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

“Termasuk (bahas) alutsista,” kata TB Hasanuddin.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Rencana Utang Rp 1.760 Triliun untuk Alutsista

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo tinjau ransum karya anak bangsa di pameran alutsista Kemenhan. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Sebelumnya, Pemerintah berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan meminjam uang kepada asing.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan dukungan rencana Menteri Pertahanan menganggarkan Rp 1.760 Triliun untuk pengadaan alutsista.

Ia menilai rencana pengadaan tersebut juga harus didukung Presiden, Menteri Keuangan dan DPR.

“Dukung, (anggaran besar) itu kan baru konsep perencanaan awal belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan,” katanya dalam keterangan, Minggu (30/5/2021).

TB Hasanudin menyebut mayoritas alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing. Oleh karena itu, modernisasi alutsista adalah kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan.


Infografis Skenario Pengangkatan Kapal Selam KRI Nanggala 402

Infografis Skenario Pengangkatan Kapal Selam KRI Nanggala 402. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya