Liputan6.com, Jakarta - Pejabat KPK Giri Suprapdiono menjadi salah satu pegawai KPK yang tumbang akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ia gagal meski sudah belasan tahun mengabdi di KPK.
Giri pernah memegang beberapa jabatan penting di KPK, seperti Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Salah satu yang dilawan Giri adalah investasi hitam.
Baca Juga
Advertisement
Sosok Giri Suprapdiono sebetulnya sudah dikenal di negara maju hingga lembaga anti-kejahatan PBB. Sebelum pandemi, Giri pernah diundang oleh Kedutaan Besar Kerajaan Inggris di Jakarta untuk memberikan seminar anti-korupsi.
Acara turut dihadiri oleh Wakil Duta Besar Inggris Rob Fenn, serta pemimpin Badan PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) di Indonesia, Collie F. Brown.
Dalam paparannya, Giri menentang kehadiran investasi hitam di Indonesia. Ia juga tak sepakat dengan narasi Istana yang sempat berkata KPK menghalangi investasi.
"Mengejutkan saat ada pejabat yang bilang investasi dan aliran dana masuk asing terhenti atau terganggu oleh KPK," jelas Giri pada 9 Desember 2019. "Jika kita mengundang investasi, maka Anda perlu antikorupsi yang kuat, kecuali jika kita mengundang investasi hitam," ujarnya.
Ia pun menyindir politikus yang mengkritik operasi tangkap tangan KPK.
"Cara paling efektif untuk pencegahan adalah penegakan yang ada kontinuitas dan penegakan yang efektif," tegas Giri kala itu.
UNODC juga turut memberikan dukungan pada KPK.
"Kita punya kemitraan yang panjang dengan KPK dan kami berharap kemitraan ini berlanjut dalam konteks melawan korupsi di Indonesia," ujar Collie F. Brown.
Tumbang di TWK
Giri termasuk dari salah satu pegawai KPK yang gagal lolos TWK. Penyidik senior Novel Baswedan juga tak lolos.
Novel berpandangan, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri memaksakan diri melantik pegawai menjadi ASN meski telah menerima surat penundaan pelantikan dari sekitar 600-an pegawai yang hari ini turut dilantik.
"Setahu saya yang memaksakan diri untuk dilakukan pelantikan pada hari ini tanggal 1 Juni 2021 adalah Pak Firli Bahuri. Tidak ada aturan atau norma yang memerlukan pelantikan secara terburu-buru seperti ini," kata Novel.
Novel yakin, dengan ngototnya Firli Bahuri melantik para pegawai menjadi ASN, membuktikan adanya kepentingan lain dari Jenderal Polisi bintang dua itu. Menurut Novel, Firli sengaja ingin menyingkirkan dirinya dan 74 pegawai KPK yang tak lulus TWK.
"Saya menduga upaya memaksakan pelantikan sekarang ini untuk membuat 75 pegawai KPK ini putus asa atau kecewa. Tapi saya yakin tidak terjadi demikian, karena komitmen kawan-kawan (75 orang) ini benar-benar untuk menjaga harapan agar tetap bisa berbuat dalam upaya memberantas korupsi, walaupun diadang dengan sedemikian rupa," kata Novel.
Advertisement
Firli Bahuri: Nasib 75 Pegawai KPK Jadi PR Bersama
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
"Saya ingin sampaikan kemarin saya jelaskan kepada seluruh pegawai yang hadir di pertemuan kami. Pimpinan KPK sudah memperjuangkan kawan-kawan kami. Saya tidak ingin mengulang hari ini, apa yang harus kami kerjakan dan perwakilan juga mendengarkan. Hari ini kami selesaikan sebanyak 1.271 pegawai. Bagaimana yang 75 pegawai? Tentu menjadi PR kami bersama," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6).
Diketahui bahwa hasil rapat koordinasi (rakor) pada hari Selasa 25 Mei, dari total 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, 24 orang di antaranya masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, 51 pegawai lainnya tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan dan tidak dapat bergabung kembali ke KPK.
"Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan itu kami perlu kerja sama pihak lain karena memang kami tidak bisa lakukan kerja sendiri," ucap Firli.
KPK secara informal telah membahas dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) soal pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut.
"Untuk diklat, kami bekerja sama, nanti Pak Sekjen (KPK) yang akan menindaklanjuti," kata Firli seperti dikutip dari Antara.
Akan tetapi, lanjut dia, secara informal pihaknya sudah membahas dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
"Nanti 24 (pegawai) kami ajak bicara karena tentu untuk mengikuti pendidikan tentu kami ajak bicara, bersedia mengikuti atau tidak semuanya. Akan tetapi, yang jelas kami (pimpinan KPK), Bapak Sekjen, dan segenap kami yang di sini adalah merupakan satu kesatuan, yang kami lakukan untuk mencari solusi terbaik," tutur mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
