Peter Gontha Beberkan Chairul Tanjung Rugi Rp 11 Triliun di Garuda Indonesia

Sebelumnya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, mengatakan bahwa belum bisa banyak mengomentari berbagai pertanyaan mengenai kondisi perusahaan. Saat ini, perseroan tengah fokus memulihkan kinerja.

"Saat ini, kami jajaran manajemen Garuda Indonesia berkeinginan untuk fokus dan memaksimalkan upaya dalam upaya pemulihan kinerja serta berbagai program strategis yang tengah dijalankan perusahaan," jelas Irfan dalam keterangannya pada Kamis, 3 Juni 2021.

Ia menyadari, saat ini banyak pendapat yang dikemukakan oleh berbagai pihak mengenai kondisi Garuda Indonesia. Menurutnya itu adalah sebuah keniscayaan di era keterbukaan informasi seperti saat ini.

Sedari awal, katanya, jajaran manajemen Garuda Indonesia berkomitmen penuh untuk selalu memprioritaskan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk media sebagai mitra strategis perusahaan.

"Namun saya juga meminta pemakluman bilamana saya belum dapat menyampaikan tanggapan lebih lanjut atas opini yang mengemuka saat ini, untuk juga tidak menciptakan polemik-polemik baru," jelasnya.

Seperti diketahui, Garuda Indonesia tengah mengalami kesulitan keuangan imbas berbagai masalah dan dampak pandemi Covid-19. Utang perseroan hingga kini terus menumpuk mencapai Rp 70 triliun, dan diperkirakan terus bertambah Rp 1 triliun tiap bulannya.

Berbagai siasat pun dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan, mulai dari pensiun dini karyawan hingga penangguhan gaji komisaris.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan masalah terbesar yang dihadapi Garuda Indonesia saat ini. Hal ini berkaitan dengan penyewaan pesawat (lessor).

"Garis besar seperti ini, sejak awal kami di kementerian meyakini bahwa memang salah satu masalah terbesar di Garuda Indonesia mengenai lessor. Di situ ada 36 lessor memang harus kami petakan ulang, mana lessor yang masuk kategori dan bekerja sama di kasus yang sudah dibuktikan koruptif," ungkap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis, 3 Juni 2021.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ada lessor yang tidak terkait dengan kasus tersebut. "Tetapi pada hari ini kemahalan karena ya kondisi, nah itu yang kita juga harus negosiasi ulang. Beban terberat saya rasa itu," lanjutnya.

Beban berat kedua yaitu harus berani mengubah model bisnis. Dalam hal ini tidak hanya Garuda Indonesia, tapi banyak perusahaan BUMN setelah pasca Covid-19. Berdasarkan data, dari total perjalanan yang ada sebanyak 78 persen adalah domestik dan hanya 22 persen perjalanan ke luar negeri.

Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, Erick pun menilai Garuda Indonesia semestinya lebih baik fokus di pasar domestik. Sementara untuk perjalanan ke luar negeri disarankan menggunakan sistem cost sharing.

"Untuk ke luar negerinya, kita cost sharing saja karena memang banyak negara yang pasti harus melakukan ekspansi internasional karena negaranya hanya sepulau atau setitik," tuturnya.

Oleh sebab itu, Erick menilai Garuda Indonesia tidak perlu meniru strategi tersebut karena perbedaan model bisnis.

Kementerian BUMN pun telah berbicara dengan Menteri Perhubungan dan memberikan dukungan jika nanti tidak semua bandara terbuka untuk maskapai asing. Terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19, sehingga ini merupakan kesempatan bagi maskapai domestik untuk memperbaiki kinerjanya.

"Ini kesempatan kita sinkronisasi dengan kementerian lain, jika airport titik yang dibuka maka dari airport titik itu, Garuda bisa menyebar ke 20 kota. Titik airport dibuka, tapi dari titik ke dalam domestik hanya Garuda ataupun misalnya penerbangan swasta," kata Erick.

Hal itu menurut Erick yang harus dilakukan oleh Garuda Indonesia. Terlebih lagi, bebarapa negara seperti China dan Amerika Serikat (AS) juga melakukan hal serupa.

"Kita mau ke AS juga hanya beberapa airport bisa di mendarati, tidak bisa semua kota. China juga seperti itu," jelasnya.