Liputan6.com, Jakarta - Isu stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi isu global yang terus menjadi perhatian. Menlu Retno Marsudi pun mengangkat masalah tersebut dalam pertemuan ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China pada Senin 7 Juni dan mengangkat sejumlah isu lainnya.
Mengawali pembahasan dengan mengangkat isu Myanmar, Menlu Retno menegaskan pentingnya keselamatan warga Myanmar.
Advertisement
"Saya sampaikan kembali bahwa keselamatan dan kesejahteran masyarakat Myanmar serta pemulihan demokrasi harus menjadi prioritas utama kita," ujar Menlu Retno.
Melalui ASEAN Leaders' Meeting yang diadakan di Jakarta pada 24 April lalu, para pemimpin ASEAN telah menghasilkan 5 point of consensus. Kini, ASEAN harus segera mengimplementasikannya.
Terkait isu ini, dukungan RRT kepada ASEAN dengan menindaklanjuti 5 point of consensus akan sangat dihargai karena ikut memberikan kontribusi bagi upaya mencapai solusi damai atas krisis yang tengah terjadi.
Isu Indo Pasifik
Selanjutnya mengenai isu Indo Pasifik, Menlu Retno menegaskan pentingnya untuk menjaga kawasan agar tetap stabil.
"Saya menekankan dinamika geopolitik yang berkembang mengharuskan kita semua untuk menjaga kawasan agar tetap stabil, damai dan sejahtera," ujar Menlu Retno lagi.
Ia menginginkan agar ASEAN dan RRT dapat meningkatkan kebiasaan untuk berdialog dan bukan persaingan (rivalry), terus membangun kepercayaan strategis, dan bukan justru menciptakan defisit kepercayaan, dan membangun kerja sama konkret yang saling menguntungkan atau win-win dan bukan zero-sum game, sejalan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Terakhir mengenai isu Laut China Selatan, Menlu Retno menekankan kemampuan para pemimpin dalam mengelolanya akan menjadi ujian bagi hubungan ASEAN dan RRT.
"ASEAN dan RRT harus segera melanjutkan pembahasan Code of Conduct yang kemajuannya saat ini sangat lambat. Kita berharap perundingan ini cepat selesai dengan hasil yang efektif dan substantif," ucap Menlu Retno.
Dalam hal ini, ia menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan negosiasi Code of Conduct di Jakarta dalam waktu dekat.
Indonesia juga mendorong agar semua pihak terus mematuhi pelaksanaan Declaration of Conduct (DOC) termasuk menahan diri (self restraint).
"Saya mengulangi kembali bahwa kemampuan kita mengelola Laut China Selatan akan dapat memperkuat kemitraan kita yang setara, saling menguntungkan dan sangat diperlukan bagi perdamaian dan stabilitas global. Dan semua harus dilakukan sesuai dengan UNCLOS 1982," tegasnya kembali.
Advertisement
