Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapan sejumlah hal yang harus diwaspadai terkait asumsi makro dalam RAPBN tahun 2022. Hal ini termsuk fluktuasi harga komoditas hingga kondisi perekonomian global.
Selain harga minyak, harga komoditas yang lain nantinya juga akan memengaruhi outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) pemerintah pada tahun depan.
Advertisement
"Pertama yang mungkin akan menjadi dinamkika, yang harus kita pertimbangkan tadi harga komiditas, ini masih akan bergerak terus," ungkap Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI pada Selasa (8/6/2021).
Selain itu, situasi global terutama negara-negara yang memengaruhi ekonomi global atau memiliki efek rambatan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok, serta implikasinya terhadap perekonomian global juga harus diwaspadai.
"Terjamahannya dalam asumsi makro kita adalah nilai tukar, dan rentangnya yang kita sampaikan dalam KEM PPKF cukup lebar, inflasi dalam negeri dan suku bunga," tutur Sri Mulyani.
Komisi XI DPR RI dan pemerintah pada hari ini, Selasa 8 Juni 2021, telah menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022.
Target pertumbuhan ekonomi pada 2022 disepakati berada di rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen. Indikator asumsi dasar ekonomi makro lain untuk tahun depan yang disepakati adalah inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 13.900 - Rp 15.000, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 6,32 - 7,27 persen.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Gelontorkan Rp 800 Triliun, Sri Mulyani Ajak Masyarakat Awasi Anggaran TKDD
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, berharap masyarakat untuk lebih tahu mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ini adalah salah satu instrumen penting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Sri Mulyani, tidak mudah untuk bisa mengajak masyarakat tahu mengenai TKDD. Padahal ini penting mengingat alokasi dana TKDD yang hampir mencapai Rp 800 triliun.
Oleh sebab itu, ia berharap masyarakt berperan aktif dalam mengawasi realiasi anggaran tersebut.
"TKDD itu sebenarnya sangat penting karena sepertiga dari APBN. Poin kita adalah belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun, rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan juga ikut memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah bagaimana anggaran itu dibelanjakan," jelas Sri Mulyani dalam acara final lomba Bedah Data APBD pada Selasa (8/6/2021).
Sri Mulyani pun menyambut baik lomba Bedah Data APBD ini, yang dinilai bisa memberikan cara yang tidak biasa untuk bisa menyampaikan data-data APBD kepada masyarakat dengan mudah dicerna dan dianalisa.
"Mereka punya pemikiran dan ide-ide luar biasa. Pertama, semuanya menggunakan IT based dan data driven, dua hal yang sangat keren. Anak-anak muda terutama lebih terampil mengunakan teknologi menjadi technology savvy di dalam teknologi digital," jelasnya.
Advertisement
Sri Mulyani Akui Tak Mudah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2022
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan berada di rentang 5,2 - 5,8 persen. Konsumsi rumah tangga (RT) sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto (PDB) diharapkan bisa tumbuh 5,1 - 5,3 persen.
Target pertumbuhan konsumsi RT tersebut diakuinya cukup berat. Hal ini bergantung pada pengendalian Covid-19 dan keberhasilan vaksinasi.
"Konsumsi akan tumbuh 5,1 - 5,3 persen, ini sesuatu yang sebetulnya sangat cukup berat untuk dicapai karena kita tahu konsumsi sangat tergantung dari Covid-19. Kalau Covid-19 terkendali, vaksinasi sukses, pasti konsumsi bisa kembali lagi. Kalau tidak, maka ini akan segera atau akan mudah meleset ke bawah," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (2/6/2021).
Kemudian untuk investasi, diharapkan dapat merespon kinerja Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang sudah meningkat dan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Investasi diharapkan tumbuh di rentang 5,4 - 6,9 persen pada tahun depan.
Sementara konsumsi pemerintah diprediksi tumbuh 3,2 - 4,4 persen. Ekspor dan impor masing-masing diproyeksikan tumbuh di kisaran 4,3 - 6,8 persen dan 3,6 - 7,8 persen.
"Government spending akan tetap suportif, tentu dalam desain APBN 2022 yang kita akan terus diskusikan dan bahas dengan DPR," kata Sri Mulyani.
Kendati target pertumbuhan ekonomi pada 2022 tidak mudah dicapai, Sri Mulyani mengatakan bahwa sejauh ini angka tersebut cukup konsisten dengan proyeksi berbagai lembaga internasional meskipun dengan rentang yang masih cukup lebar. Misalnya, Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 5 persen dan IMF 5,8 persen.
Dari setiap proyeksi tersebut, katanya, semuanya mengatakan peran penting keberhasilan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi global.
"Kalau kita lihat dari setiap proyeksi, semuanya mengatakan subject to vaksinasi dan Covid-19, subject to pemulihan confident, subject to ekonomi global akan pulih secara berkelanjutan," tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, mungkin tidak semua subject to tersebut bisa dikontrol oleh pemerintah. Namun untuk vaksinasi dan pengendalian Convid-19 yang bisa dikontrol oleh pemerintah akan ditingkatkan. "Sehingga kepastian dari outlook ekonomi kita di 2022 akan relatif mendekati forecast kita," jelasnya.
