Kemensos Targetkan Penerima Bansos Sembako Capai 18,8 Juta Orang

Selain penerima bansos sembako atau BPNT, Kemensos juga menargetkan penerima PKH sebanyak 10 juta orang.

oleh Yopi Makdori diperbarui 09 Jun 2021, 08:10 WIB
Warga menerima sambako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di RW 01 Kelurahan Gaga,Larangan, Kota Tangerang, Banten, Rabu (24/2/2021). Bantuan tersebut senilai Rp 200.000 yang dibelanjakan 12 kg beras, 1 kg telur, tempe, sayuran dan buah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bansos sembako mencapai 18,8 juta orang. Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 10 juta orang.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos, Asep Sasa Purnama menerangkan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi dan validasi (veri-vali) data penerima bansos agar lebih tepat sasaran.

“BPNT menargetkan 18,8 juta dan PKH 10 juta yang diharapkan 60 persen dari desil 6 agar ada efektifitas data serta ketepatan sasaran,” ujar Asep dalam keterangan tulis, Selasa, (8/6/2021).

Menurut Asep, Direktorat Jenderal PFM terbantu dengan hasil veri-vali data, sebab akan lebih tepat sasaran dan mempercepat upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi.

“Soal data itu merupakan domain dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Ditjen PFM sebagai  pengguna dari hasil veri-vali data tersebut,” kata Asep.

Termasuk, menjadi kewenangan dari Pusdatin membahas terkait upaya perbaikan kriteria dan standar dari para penerima bansos agar bisa lebih tepat sasaran. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga

Warga menunjukkan KKS saat Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan BPNT di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).1000 orang warga Depok, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menerima pencairan PKH Tahap I 2019.(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Untuk mempercepat upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, Kemensos bekerja sama dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (KL). 

“Upaya mempercepat kemandirian ekonomi merupakan upaya lintas KL yang bisa disinergikan dengan para pihak, seperti BUMN dan dunia usaha,” tandas Asep.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya