Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginstruksikan para pemimpin BUMN untuk memiliki model bisnis yang berubah pascapandemi COVID-19. Jika tidak, secara perlahan sebuah perusahaan akan tersingkirkan.
"Saat ini BUMN merupakan tulang punggung negara, itulah yang saya tantang atau challenge kepada para pimpinan BUMN harus memiliki model bisnis yang berubah pascapandemi COVID-19," ujar Erick Thohir dalam acara virtual Erick Thohir Menyapa - Fast Break Menuju Generasi Emas BUMN di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (14/6/2021).
Advertisement
Menurut Erick, pemimpin BUMN harus bisa memetakan mana bisnis yang akan tenggelam atau sunset dan mana yang tidak. Kalau tidak melakukan pemetaan tersebut maka Indonesia hanya akan menjadi pasar.
"Kenapa saya mendorong metamorfosis Himbara serta BUMN telekomunikasi, kita sudah mendorong mereka dari awal. Perusahaan telekomunikasi itu tidak hanya sekadar menjadi perusahaan telekomunikasi sekarang, kita harus membangun saat ini yang namanya data center. Kemudian untuk di sektor perbankan yakni digital banking harus terjadi," katanya.
Namun, lanjut Erick, ada industri-industri yang pasti tidak akan berubah karena sentra produksi namun karena logistik dan sistemnya yang berubah.
"Kenapa saya juga minta PT. Perkebunan Nusantara atau PTPN untuk berkolaborasi dengan para petani dan perkebunan kita, tapi kita bisa memetakan ulang mana barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Dan ini ada pasar baru yang berkembang. Ini yang saya minta model bisnis kita nomor satu harus berubah, dan ini cepat," ujar Erick Thohir.
Saksikan Video Piihan di Bawah Ini:
Kemampuan SDM Juga Berubah
Erick memperkirakan skill-skill SDM juga akan berubah sehingga ia meminta Kementerian BUMN untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.
"Di Kementerian BUMN juga harus berubah, kita tidak bisa hanya menjadi bagian birokrat saja. Mindset atau pola pikir kita harus berubah dan beradaptasi dengan kebutuhan BUMN-nya," katanya.
Erick mengatakan bahwa kalau ini tidak terjadi maka akan timbul kebuntuan atau deadlock di mana antara Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN tidak sinkron. Karena itu perubahan dan adaptasi harus dilakukan.
Advertisement
