Liputan6.com, Jakarta - Aksi premanisme dan pungli di pelabuhan sudah berlangsung lama. Tidak hanya di pelabuhan Tanjung Priok yang sempat viral, namun hampir di semua pelabuhan terutama pelabuhan besar yang aktivitasnya tinggi.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, kondisi ini merupakan masalah sosial-ekonomi, dimana jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, maka dapat dipastikan hal itu terjadi.
Advertisement
"Bahkan juga terjadi kongkalikong dengan oknum aparat juga. Justru hal seperti sengaja dipelihara oleh oknum tersebut," ujar Djoko dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Selasa (15/6/2021).
Dalam bidang apapun, lanjutnya, apabila pelanggaran murni di lakukan sendiri oleh pelaku, pasti hanya akan berlangsung sementara, misalnya beberapa mingguan atau beberapa bulan. Tetapi kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerjasama, misalnya dengan aparatur dan lain-lain.
"Kebenaran hipotesa yang tidak terbantahkan, walaupun pembuktiannya perlu," ujarnya.
Lanjut Djoko, ada pengaruh yang sangat kuat dari asosiasi bongkar muat dalam tindakan pungli ini. Sampai-sampai, bongkar muat yang dilakukan dengan Container Crane, yang tidak ada peran buruh bongkar muatnya pun tetap dipungut biaya.
"Pejabat di Kementerian Perhubungan ini tidak berani untuk menghilangkannya," ujarnya.
Lanjutnya, pihak operator pelabuhan dapat belajar dengan operator kereta api dalam menangani kasus ini. Stasiun yang dulu kumuh sekarang sudah rapi dan menarik, padahal kawasan stasiun juga dulunya penuh dengan aksi premanisme.
"Operator KA punya nyali, mestinya operator pelabuhan meniru operator KA bagaimana membersihkan aksi premanisme di Pelabuhan," ujarnya.
Djoko bilang, jika di sekitar kawasan tersebut masih terdapat kemiskinan, maka Pemda yang harus membereskan hal itu. Jika ada kondisi tertentu, Pemda dapat menyalurkan sejumlah dukungan.
"Misalnya ada keluarga dari masyarakat yang bekerja tidak benar di Pelabuhan demi anaknya yang sedang menempuh pendidikan, terutama kuliah. Operator Pelabuhan dapat memberikan bantuan beasiswa terhadap anak-anak di sekitar kawasan pelabuhan untuk melanjutkan sekolahnya dapat dimabilkan dari CSR atau dari gaji bulanan sejumlah Direksi dan Komisaris Operator Pelabuhan," katanya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Polda Metro Jaya Akan Tindak Tegas Oknum Aparat yang Terlibat Pungli
Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan akan menangkap pelaku pungli atau pungutan liar tanpa memandang bulu.
Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Menurut dia, pihaknya tak hanya berhenti pada penangkapan terhadap 50 orang saja.
"Masih terus kita lakukan (menangkap pelaku pungli). Sudah 50 tersangka yang kita lakukan penahanan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (14/6/2021).
Dia juga menyampaikan, jika ada oknum aparat yang terlibat dalam pungli, maka akan ditindak tegas.
"Kita akan tindak tegas," tutur Yusri.
Advertisement
Perintah Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon usai mendengar keluhan dari para sopir kontainer terkait adanya pungutan liar (pungli) dan premanisme. Jokowi meminta agar keluhan tersebut segera diselesaikan.
"Ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," kata Jokowi kepada Kapolri sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (10/6/2021).
"Siap," jawab Kapolri.
Jokowi menyampaikan bahwa sopir kontainer di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara kerap dipalak para preman. Dia meminta Kapolri Listyo Sigit segera menangani persoalan yang dialami para sopir kontainer.
"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar dia.
"Siap Bapak," ucap Listyo menanggapi.
