Liputan6.com, Batam - Vaksinasi Covid-19 massal yang digelar di Mega Mall Batam, Kamis (17/6/2021), berubah menjadi kerumunan lantaran prosesnya tidak tertib. Sri (40), warga Batam yang ada di lokasi mengaku tidak mendapat formulir vaksin meski sudah lama mengantre. Dirinya mengaku kecewa mengingat sudah beberapa kali mengunjungi tempat vaksinasi massal di Batam namun selalu gagal.
"Ini sudah yang ke tiga kali gagal mendaftar, dua kali di Mal Botania, pertama tidak dapat formulir yang kedua ternyata vaksinasi untuk dosis kedua, sekarang Mega Mall kehabisan formulir," katanya.
Baca Juga
Advertisement
Sri mengaku selama ini tidak mendapatkan informasi pasti dari prangkat RT/RW tentang vaksinasi. Bahkan dirinya menyebut vaksinasi massal di Batam tidak jelas sitemnya.
"Seharusnya penyelenggara melibatkan RT/RW karena data warga ada di situ," katanya lagi.
Sri mengaku ingin sekali segera divaksin sebagai bukti telah menjalani anjuran pemerintah untuk segera menciptakan herd immunity agar pandemi bisa diatasi. Apalagi salah satu anggota keluarga Sri ada yang meninggal karena Covid-19 pada April lalu.
Hasil kurang mengenakan juga dialami Safei. Dirinya mengaku rela meninggalkan pekerjaannya untuk antre sejak pukul 06.00 pagi agar bisa segera divaksin. Namun sayang, dirinya tidak mendapatkan formulir.
"Saat diberitahu kuota vaksin hanya 1.000, harusnya panitia memberitahu di awal," katanya.
Ia menyayangkan pelaksanaan vaksinasi di Mega Mall yang dianggapnya tidak profesional. Kegagalan sistem membuat antrean berubah menjadi kerumunan. "Ini bukannya meredakan Covid-19 malah muncul klaster baru," katanya.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Ombudsman Kepri Angkat Bicara
Sementara itu, Kepala Kantor Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan, sistem vaksinasi di Kota Batam perlu diubah.
"PPKM tengah berjalan ,seharusnya bisa mengoptimalkan dengan baik, membuat lokasi vaksinasi di perbanyak melaui perumahan-perumahan, melibatkan perangkat RT dan RW, dan kelurahan," katanya kepada Liputan6.com, Kamis (17/6/2021) .
Pola seperti itu diyakini proses vaksinasi tidak akan terjadi kerumunan, tinggal bagaimana pemerintah mengatur dan menepatkan tenaga Kesehatan. Untuk warga yang tidak mau divaksin, pemerintah harus mengutus tim kesehatan memberikan mitigasi dan edukasi langsung ke warga.
Advertisement
