Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI, Jumat (18/6/2021).
Maming mengatakan, untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di Indonesia, HIPMI berkontribusi menggerakkan ekonomi bangsa melalui percepatan investasi.
Advertisement
"Kita harapkan rakornas ini menjadi pemicu dalam mendukung adanya percepatan investasi dan berharap bisa memajukan pengusaha lokal. Di situasi pandemi, perlu sinergi yang lebih komprehensif antar stakeholder pengusaha dan pemerintah," ujar Maming.
Rakornas ini bertemakan Kemudahan Berusaha dan Peran Hipmi Menggerakkan Ekonomi Bangsa. Guna mengefektifkan kerja satuan tugas (satgas) percepatan investasi, Maming sebagai kalangan pengusaha masuk dalam Tim Satgas Percepatan Investasi.
Ia mengakui, hal tersebut merupakan sebuah kehormatan baginya dalam membantu tugas sebagai Tim Satgas Percepatan Investasi. Bukan tugas yang ringan, namun sebagai anak bangsa, dirinya akan berusaha mengawal tanggung jawab ini dengan baik.
"Menurut saya, di masa kepengurusan ini termasuk paling mudah mendapat jaringan ke pemerintah karena ada 4 senior kita yang masuk kabinet, seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Abang Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Abang Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Abang Muhammad Lutfi, dan Menteri BUMN Abang Erick Thohir. Semua pembina atau senior HIPMI tersebut masuk kabinet bukan menteri kaleng-kaleng, tetapi punya peran penting bagi bangsa dan negara ini," ucapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Izin Investasi
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu melanjutkan, BKPM bekerjasama dengan HIPMI terkait norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) berbasis risiko, setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Dengan adanya OSS berbasis risiko akan sangat mempermudah dan efisien secara waktu dan biaya.
"BKPM luar biasa bekerjasama dengan HIPMI khususnya yang di daerah mengenai sosialisasi permasalahan perizinan dalam berusaha melalui OSS. Semua pengurus HIPMI menjadi tim penilai kepada para gubernur. Ini adalah peluang yang strategis bagi HIPMI yang berhubungan dengan kepala daerah," ungkapnya.
CEO Enam Sembilan Group ini menambahkan, yang terpenting ketentuan tersebut dapat disosialisasikan secara luas ke kalangan pengusaha, karena banyak di antara mereka yang melakukan pengurusan izinnya sendiri tanpa melalui jasa pihak ketiga.
"OSS ini semangatnya sama, supaya mudah, cepat dan bisa dilakukan sendiri. BKPM berkolaborasi atau menggabungkan pengusaha nasional dan daerah, menggabungkan dengan UMKM. Ini gagasan dewan pembina kita Bang Bahlil karena memberikan kesempatan kepada daerah, kita tidak bisa menjadi pengusaha nasional kalau bukan dari daerah. Setelah itu, kita bisa kerjasama dengan asing, semua tidak semudah seperti membalikkan tangan," imbuhnya.
Advertisement
