Liputan6.com, Jakarta - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei opini publik mengenai amandemen presidensialisme dan DPD terkait perlukah masa jabatan presiden dua periode direvisi. Apa hasilnya?
Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando memaparkan, survei dengan total 1.220 responden ini menyatakan bahwa mayoritas suara tidak ingin masa jabatan presiden bisa lebih dari dua periode.
Advertisement
"Publik umumnya menghendaki agar masa jabatan presiden dua kali dipertahankan sebanyak 74 persen, 13 persen ingin diubah dan 13 persen tidak menyatakan sikapnya," kata Ade saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (20/6/2021).
Ade mengatakan, ketidaksetujuan publik atas revisi masa jabatan presiden lebih dari dua periode ini juga diiringi dengan ketidaksetujuan jika Jokowi maju kembali sebanyak tiga periode.
"Sebanyak 52,9 persen publik tidak setuju Jokowi jadi capres ketiga kalinya, tapi yang setuju juga cukup tinggi sebanyak 40,2 persen, tapi tidak menjawab 6,9 persen," jelas Ade.
Berdasarkan hasil tersebut, Ade menyimpulkan 74 persen publik ingin masa jabatan presiden tetap dua periode. Namun demikian saat disodorkan nama Jokowi, pendukung antirevisi masa jabatan presiden dua periode terlihat goyah.
"Cukup banyak yang goyah, sehingga tidak lagi 74 persen yang menolak Jokowi kembali jadi calon meski yang menolak calon tetap mayoritas 52,9 persen. Jadi ada efek Jokowi terhadap efek publik," tandas Ade.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Margin of error
Sebagai informasi, survei ini dilakukan kepada responden berusia di usia 17 tahun ke atas. Margin of error rata-rata dari survei ini sebesar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen.
Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka, dengan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisi dengan mendatangi responden terpilih tersebut dan tidak ditemukan kesalahan.
Advertisement
