Liputan6.com, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diusulkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri karena meyakini adanya kelompok taliban di antara pegawai KPK.
Usulan itu diajukan Firli secara terselubung saat pembahasan peraturan komisi tentang peralihan status pegawai KPK telah rampung pada November 2020.
Advertisement
Dalam perbincangannya bersama Anita Wahid sebagai Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) yang disiarkan melalui kanal YouTube Public Virtue Institute, Novel menyampaikan dalam satu rapat pimpinan, Firli secara tiba-tiba meminta adanya assessment atau penilaian dari psikologi TNI-AD.
"Pak Firli mengatakan karena di KPK banyak taliban, jadi pertanyaannya kenapa Pak Firli ngomong begitu nih?" ujar Novel, Minggu (20/6/2021).
Empat pimpinan KPK saat itu tidak merespon atas usulan Firli membuat tes psikologi yang akhirnya disebut dengan nama TWK. Novel meyakini, sikap tak bergeming 4 Wakil Ketua KPK atas usulan Firli karena tidak logis dan terkesan mengada-ada.
Namun, usulan TWK terus dilancarkan dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi Perkom KPK.
Kendati 4 Wakil Ketua KPK, saat rapat pimpinan tidak menunjukan respon apapun terhadap usulan Firli. TWK tetap berjalan. Hal ini kemudian mencuatkan pertanyaan. Sebab keputusan pimpinan bersifat collective collegial. Artinya tidak bisa keputusan harus dijalani berdasarkan kesepakatan bersama.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Ada Dominasi?
Kondisi itu, kata Novel, bahkan diakui Wakil Ketua KPK. Tanpa menyebutkan nama wakil tersebut, Novel bercerita banyak keluhan wakil ketua tentang dominasi seseorang dalam kepemimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
"Bahkan dalam beberapa keadaan, empat pimpinan ingin melakukan sesuatu dan yang satu ini tidak mau, itu enggak bisa terjadi," ungkapnya.
Kondisi seperti itu dinilai Novel sangat mengganggu kinerja dan roda organisasi KPK sebagai lembaga eksekutif saat ini.
Dominasi satu orang itu pula yang menyebabkan Sekjen KPK atau Biro SDM KPK tidak mengetahui apapun terkait adanya TWK kontroversial tersebut.
"Mereka tidak dilibatkan pertemuan terakhir," lugasnya.
Reporter: Yunita Amalia
Sumber: Merdeka
Advertisement
