Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah menempuh sejumlah cara untuk menyelamatkan kondisi keuangan Perseroan yang mengalami turbulensi. Salah satu upayanya yakni menawarkan pensiun dini kepada karyawan GIAA. Sayangnya, penawaran tersebut sepi peminat.
"Saya ingin sampaikan itu ada 1.099 karyawan. Dan memang dari jumlah yang masuk itu, kami melihat bahwa jumlah pilot (karyawan) yang mendaftar namanya tidak terlalu banyak,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam RDP dengan Komisi VI, Senin (21/6/2021).
Irfan mengatakan, opsi ini sifatnya sukarela sehingga ia juga tidak mematok berapa target karyawan yang mestinya mendaftarkan diri untuk pensiun dini.
Baca Juga
Advertisement
Di sisi lain, manajemen Perseroan menyadari, dalam kondisi sulit seperti ini memang bukan waktu yang tepat untuk berhenti dari pekerjaan. Namun mau tak mau, Garuda Indonesia harus mengambil langkah tegas untuk efisiensi.
"Kita berdiskusi dengan teman-teman, tindakan-tindakan apa saja yang perlu kita bersama-sama, maka kita lakukan. Karena ini persoalan yang sangat penting di mana jumlah karyawan ini harus sesuai dengan alat produksi. Tapi hasil yang masuk dari 1000 (karyawan) itu, jauh dari masih masih jauh di bawah harapan kita," imbuh Irfan.
Selain pensiun dini, Perseroan berencana menawarkan skema cuti di luar. Penawaran ini utamanya untuk karyawan yang melahirkan dan atau akan melahirkan, serta karyawan lain yang memiliki keperluan lain di luar Garuda Indonesia, sehingga bisa meninggalkan Garuda Indonesia untuk kurun waktu tertentu.
"Jadi kita memang coba cari cara untuk memastikan bahwa semua offering yang kita lakukan itu memenuhi kebutuhan masing-masing karyawan,” tambah Irfan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Dilakukan Bertahap
Hingga saat ini, Irfan mengaku belum mengantongi dana yang akan dialokasikan untuk program pensiun dini karyawan. Untuk itu, ia kembali menegaskan, eksekusi program tersebut dilakukan secara bertahap, menyesuaikan ketersediaan dana. Sementara sampai SK pensiun belum keluar, status karyawan tetap ada beserta hak dan kewajiban.
"Belum (ada dananya). Kita sepakati waktu kita umumkan bahwa eksekusi disesuaikan dengan ketersediaan dana dan dilakukan secara bertahap,”
"Kita InsyaAllah mulai di akhir bulan ini dan berharap di akhir tahun bisa selesai seperti eksekusi tahun lalu sekitar 600-700 orang,” pungkas Irfan.
Advertisement
