Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi mendukung pembicaraan antara Iran dan enam negara-negara maju dunia untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.
Namun, Raisi menolak pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, meski jika Washington menghapus semua sanksinya terhadap Iran.
Advertisement
"Kami mendukung negosiasi yang menjamin kepentingan nasional kami ... Amerika harus segera kembali ke kesepakatan dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan itu," kata Raisi, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (22/6/2021).
Dalam konferensi pers pertamanya sejak terpilih menjadi Presiden Iran, Raisi mengatakan prioritas kebijakan luar negerinya adalah meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga Teluk Arab, sambil menyerukan dihentikannya intervensi Arab Saudi di Yaman.
Raisi (60) yang dikenal dengan kritik kerasanya terhadap negara Barat, akan mengambil alih kepemimpinan Hassan Rouhani pada 3 Agustus mendatang, ketika Iran berusaha untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir dan terlepas dari sanksi AS yang telah melumpuhkan ekonomi negara tersebut.
Gedung Putih: Tidak Ada Rencana Pertemuan Biden-Raisi
Negosiasi telah berlangsung di Wina sejak April 2021, untuk mencari tahu bagaimana Iran dan AS dapat kembali mematuhi kesepakatan nuklir, yang ditinggalkan pada masa pemerintahan mantan presiden Donald Trump sebelum menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.
Iran kemudian melanggar batas kesepakatan pengayaan uranium, yang dirancang untuk meminimalkan potensi risiko senjata nuklir. Tetapi, Teheran telah lama membantah memiliki ambisi tersebut.
Raisi mengatakan kebijakan luar negeri Iran tidak akan terbatas pada kesepakatan nuklir, menambahkan bahwa "semua sanksi AS harus dicabut dan diverifikasi oleh Teheran".
Saat ditanya apakah dia akan bertemu Biden jika sanksi itu dicabut, Raisi menjawab: "Tidak".
Sementara itu, Gedung Putih mengesampingkan pengaruh Raisi, dengan mengatakan tidak ada rencana pertemuan yang direncanakan.
"Saat ini kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran atau rencana untuk bertemu di tingkat pemimpin," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan.
"Pandangan kami adalah bahwa pengambil keputusan di sini adalah pemimpin tertinggi," imbuhnya.
Diketahui, Raisi berada di bawah sanksi AS atas masa lalu yang mencakup apa yang disebutkan AS dan kelompok hak asasi manusia sebagai keterlibatan dalam pembunuhan di luar proses hukum terhadap ribuan tahanan politik di Iran pada tahun 1988.
Advertisement
