Liputan6.com, Ankara - Kasus COVID-19 nasional di Turki tercatat sudah menurun menjadi ke level 5.000 setelah sebelumnya sempat tembus 60 ribu pada April 2021. Lockdown kini telah dilonggarkan, dan lebih banyak pengetatan sudah dicabut.
Menurut laporan Anadolu, Selasa (22/6/2021), pemerintah menetapkan bahwa pekerjaan dapat berlangsung dengan normal mulai pada 1 Juli 2021. Perjalanan antar kota juga sudah kembali dibolehkan.
Baca Juga
Advertisement
Total kasus harian Turki mencapai 5.294 kasus baru per Senin (21/6). Jumlah itu sudah turun drastis ketimbang April lalu ketika kasus harian mencapai 60 ribu. Lonjakan kasus yang tinggi itu membuat pemerintah mengambil kebijakan lockdown nasional pada akhir April 2021.
Kasus COVID-19 di bulan Mei lantas mulai turun hingga ke level 10 ribu kasus. Secara bertahap, pemerintah menghentikan lockdown pada 17 Mei 2021, serta melonggarkan pembatasan pada 1 Juni lalu.
Presiden Erdogan kini berusaha agar lebih banyak rakyat yang mau divaksin. Warga juga diminta mendengarkan ilmuwan dan dokter terkait program vaksinasi.
"Tujuan kita adalah membuat semua orang di negara kita berumur 18 tahun di atas agar bisa divaksinasi dalam beberapa pekan ke depan," jelas Erdogan.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Indonesia Belum Minat Lockdown
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Mulai dari, menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat hingga karantina wilayah atau lockdown.
"Bapak Presiden dan tentu pemerintah menyambut baik setiap masukan masyarakat termasuk usulan memberlakukan kembali PSBB atau lockdown total," kata Ngabalin melalui akun Youtube Serbet Ngabalin, Selasa (22/6/2021).
Dia menekankan bahwa Jokowi pun berupaya menekan laju penyebaran Virus Corona COVID-19 di tanah air.
Hanya saja, Jokowi masih memilih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro sebagai kebijakan yang paling tepat dalam menangani pandemi COVID-19 di tanah air.
"Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19, hingga ke desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," jelas Ngabalin.
Menurut dia, kebijakan ini dipilih Jokowi setelah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 serta memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, pengalaman negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi COVID-19.
Pemerintah, kata Ngabalin, meyakini laju penyebaran Virus Corona COVID-19 di Indonesia akan berkurang apabila PPKM Mikro berjalan dengan baik di lapangan. Untuk itu, dia mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan posko-posko COVID-19 di masing-masing wilayah, desa, atau kelurahan.
"Fungsi utama posko ini adalah mendorong adanya perubahan perilaku. Jadi mendorong perubahan perilaku, kemudian dimaksudkan agar benar-benar kita semua, masyarakat bisa disiplin dalam menerapkan 3M yang sering diimbau, disampaikan," tuturnya.
Disamping itu, dia juga meminta masyarakat untuk mendukung penuh program pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19. Ngabalin menegaskan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan akan mempercepat penanganan COVID-19.
"Dukungan masyarakat jadi bagian yang sangat penting. Dengan begitu, kita sama-sama harus segera keluar dari covid yang menimpa bangsa," ucap Ngabalin.
Advertisement
