Liputan6.com, Jakarta - Polemik keuangan maskapai nasional Garuda Indonesia masih terus memuncak. Segala upaya ditempuh demi memastikan perusahaan tetap bertahan hidup.
Pengamat penerbangan California State University Fresno Hendra Soemanto mengatakan, polemik internal Garuda Indonesia terjadi karena birokasi yang masih berbelit dari stakeholder di industri penerbangan.
Advertisement
"Seperti contohnya dalam hal proses pengadaan dan penyewaan pesawat (aircraft leasing) termasuk di dalamnya penentuan jenis dan tipe pesawat, sudah seharusnya pihak manajemen Garuda Indonesia sebagai user diberikan kewenangan penuh dalam proses negosiasi berdasarkan analisis rute dan memberikan pertanggung jawaban kepada para pemegang saham," ujar Hendra dalam keterangannya kepada Liputan6com, Selasa (22/6/2021).
Menurutnya, reformasi struktural yang sedang dilakukan di kelembagaan pemerintahan harus segera juga dilakukan di perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Regulasi dan birokrasi dari lembaga-lembaga terkait yang rumit serta menghambat kreativitas kerja Garuda Indonesia harus diintegrasikan dan diefisiensikan. SOP yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil (result oriented).
Kompetensi SDM harus menyesuaikan dan jenjang jabatan yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan dan tentunya akan berdampak kepada efisiensi biaya dan waktu.
Lanjut Hendra, jika Garuda Indonesia akan kembali membuka rute penerbangan setelah pandemi selesai, apakah perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusannya atau tidak.
"Apakah kedepannya akan terbebas dari panjangnya birokrasi pihak Pemda setempat, otoritas bandara setempat, dan banyak lembaga lainnya? Birokrasi yang panjang ini yang harus segera dihilangkan," katanya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Reformasi Menyeluruh
Menurut Hendra, Garuda Indonesia harus mengambil langkah whole package reformed atau yang artinya reformasi dan restrukturisasi dalam semua aspek manajerial dan strategi ini harus terbebas dari kepentingan-kepentingan pihak dan golongan tertentu baik dari eksternal maupun internal organisasi.
Restrukturisasi diarahkan pada prinsip perampingan berbasis kinerja dan struktur birokrasi yang tidak bertingkat. Panjangnya birokrasi dan regulasi yang tumpang tindih juga akan mempersulit kerja dari pihak konsultan penerbangan yang ditunjuk oleh pihak manajemen Garuda Indonesia. Sebagus apapun business plan yang ditawarkan tidak akan optimal hasilnya jika ada birokrasi yang menyulitkan.
"Disinilah peran pemimpin untuk memfokuskan strategi bisnis lebih kepada hal-hal yang basic, lebih kepada negosiasi untuk memutus rantai birokrasi," tandasnya.
Advertisement
