Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jaffe Arizon Suardin, memastikan telah mengamankan pasokan listrik untuk Blok Rokan. Ini merupakan bagian dari persiapan PHR sebagai anak usaha Pertamina yang akan mengelola Blok Rokan setelah 9 Agustus 2021.
"Kami sangat senang Februari lalu kita sudah menandatangani kerja sama perjanjian jual beli listrik dan uap dengan PLN. Sehingga mudah-mudahan ini bisa terus kita jalankan," tutur Jaffe dalam webinar Ruang Energi: Keandalan Pasokan Listrik Jaga Produksi Blok Rokan pada Selasa (22/6/2021).
Advertisement
Ia menegaskan, PHR bersama PLN tidak hanya sekadar memastikan ketersediaan listrik dan uap untuk Blok Rokan. Namun juga keandalan pasokannya juga sangat penting untuk beberapa tahun ke depan.
"Blok Rokan ini selain kebanggaan masyarakat Riau, juga kebanggan nasional. Misi kami adalah meningkatkan produksi di Blok Rokan, yang memang masih cukup banyak potensinya," jelasnya.
Blok Migas Rokan merupakan penghasil minyak nomor dua terbesar di Indonesia. Blok Rokan akan berpindah pengelolaan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PHR pada Agustus tahun ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Intip Perkembangan Terbaru Pengambilalihan Blok Rokan oleh Pertamina
Pertamina terus lakukan persiapan untuk alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai anak usaha Pertamina yang akan mengelola Blok Rokan setelah 9 Agustus 2021.
Salah satu kegiatan yang saat ini sedang berjalan adalah proses mirroring kontrak eksisting yang sudah mencapai 95 persen atau 276 kontrak dari 290 kontrak yang dilakukan mirroring.
“Proses pengadaan barang & jasa di PHR untuk Blok Rokan dilakukan dengan beberapa metode yaitu mirroring untuk kontrak eksisting yang ada di CPI dan pengadaan baru untuk kontrak yang belum ada di CPI maupun yang tidak bisa dilakukan mirroring,” ujar Jaffee A Suardin, Direktur UTama PT Pertamina Hulu Rokan dikutip Kamis (17/6/2021).
Selain melalui mirroring kontrak eksisting dan pengadaan baru, juga terdapat kontrak melalui program Local Business Development (LBD). Saat ini terdapat 260 kontrak LBD yang akan diproses secara terpisah melibatkan sekitar 690 mitra LBD.
Sosialisasi LBD tahap 1 telah dilaksanakan pada akhir Mei lalu, saat ini sedang dalam proses dan diharapkan minggu ke 3 atau ke 4 Juni sudah bisa terjadi kontrak.
“PHR akan melakukan evaluasi kesempatan untuk meluaskan keterlibatan masyarakat sekitar dengan melibatkan BUMDesa. Komitmen kami untuk selalu melakukan perbaikan dalam program LBD serta memastikan program ini ke depannya dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dari PHR untuk sama-sama mendukung kelancaran operasi PHR berkontribusi pada ketahanan energi nasional,” tambah Jaffee.
Penyampaian informasi kemajuan dari proses alih kelola ini juga selalu disampaikan Pertamina kepada para stakeholder, antara lain Kementrian BUMN, Kementrian ESDM dan SKK Migas, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Kapolda Riau, Pangdam Bukit Barisan, serta komponen-komponen masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu Riau, dan stakeholder lainnya.
"Hal ini kami lakukan agar para stakeholder dapat secara bersama-sama melihat kemajuan dari proses alih kelola yang saat ini sedang dijalankan serta untuk mendapatkan dukungan dan masukan positif agar proses dapat berjalan dengan lancar sesuai tata waktu sehingga tanggal 8 dan 9 Agustus 2021 nanti terjadi proses alih kelola yang seamless, tanpa jeda baik dari sisi operasi maupun penunjangnya", pungkas Jaffee.
Advertisement
