Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya sejauh ini masih mendalami dugaan aliran APBD dan Dana Otsus Papua masuk ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Untuk menelusuri hal tersebut terbilang tidak mudah.
"Ini tidak mudah ya sebenarnya, karena apakah anggaran yang ditarik keluar secara menyalahi prosedur itu baik Dana Otsus dan APBD itu digunakan oleh KKB atau OPM itu memang kita sedikit mengalami kesulitan," tutur Dian dalam keterangan video yang dibagikan ke awak media, Jumat (25/6/2021).
Advertisement
Menurut Dian, banyaknya transaksi secara tunai di Papua membuat penelusuran aliran dana menjadi lebih sulit. Hal tersebut pun imbas kurangnya pemerataan infrastruktur pembayaran non tunai.
"Berdasarkan hasil analisis pengamatan di lapangan dan memang ada indikasi bahwa ada anggaran-anggaran yang seharusnya digunakan tentu saja untuk pembangunan dan kesejahteraan di Papua, ini jadi anggaran-anggaran dan kadang tidak digunakan prosedur yang seharusnya," jelas dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kejanggalan Kelola Keuangan Daerah
Lebih lanjut, besarnya APBD dan Dana Otsus Papua semestinya dapat menyejahterakan masyarakat lebih dari penduduk yang ada di wilayah lain. Kejanggalan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pun menjadi perhatian lebih PPATK.
"Harus kita lakukan memang pendalaman apakah uang itu sebetulnya berujung untuk kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi justru digunakan untuk justru menyumbang ke organisasi terlarang seperti KKB atau OPM dan lainnya, ini yang terus kita lakukan, kita koordinasi dengan pihak keamanan dan pihak lain tentu saja," Dian menandaskan.
Advertisement
