Liputan6.com, Jakarta - Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong di Jakarta pada Jumat (25/6/2021), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membahas pentingnya penguatan pelindungan tenaga kerja Indonesia.
Menlu Retno Marsudi mengatakan, saat ini tercatat ada sebanyak 33.000 pekerja migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan, termasuk di antaranya 5950 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan negara tersebut.
Advertisement
"Saya telah meminta perhatian Menteri Chung untuk terus meningkatkan pelindungan bagi PMI, termasuk ABK WNI di Korea Selatan," kata Menlu Retno Marsudi, dalam press briefing bersama Menlu Korea Selatan Chung Eui-yong pada Jumat (25/6/2021).
Menlu Retno juga mengatakan, bahwa baru-baru ini, tepatnya Mei 2021, satu kemajuan telah terjadi, yaitu dengan ditandatanginya MoU di bidang hubungan kerja dan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan Korea Selatan untuk ukuran 20 ton ke atas.
"Saya juga mendorong agar dapat segera dimulai pembahasan mengenai pengaturan dan pelindungan bagi ABK WNI yang bekerja di kapal-kapal long-line milik Korea Selatan," tutur Menlu Retno.
Ditambahkannya, "Saya juga meminta perhatian Menteri Chung agar re-entry dan penempatan baru pekerja migran Indonesia di Korea Selatan dapat segera dibuka".
Diskusi Soal Stabilitas dan Perdamaian Kawasan
Selain tentang perlindungan PMI, Menlu Retno dan Menlu Chung juga saling bertukar pikiran tentang beberapa isu kawasan dan dunia.
"Kedua negara sepakat, untuk menjaga komitmen berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan," kata Menlu Retno.
"Saya menyinggung mengenai pentingnya kedua negara untuk terus menggalang solidaritas global untuk memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara," ujarnya.
"Indonesia juga berharap agar ASEAN-RoK dapat meningkatkan kerja sama konkrit di bidang maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, dan kerja sama perdagangan investasi dengan mensinergikan ASEAN Outlook on the Indo Pacific dengan New Southern Policy Plus dari RoK," jelas Menlu Retno.
Selanjutnya, Menlu Retno juga mengatakan ada pembahasan tentang perkembangan situasi di Myanmar.
"Bagi Indonesia, implementasi 5 points of concensus harus segera dilakukan," imbuhnya.
Advertisement
