Hungaria Diminta Hengkang dari UE Lantaran Sahkan UU Anti-LGBTQ

UU anti-propaganda LGBTQ yang baru disahkan oleh parlemen di Budapest dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan UE.

Oleh DW.com diperbarui 25 Jun 2021, 20:34 WIB
Merkur Spiel-Arena berhias warna pelangi saat pertandingan Euro 2020 antara Jerman dan Hungaria, Duesseldorf, Jerman, Rabu (23/6/2021). Asosiasi Sepak Bola Jerman menyarankan berbagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah Hungaria dilakukan di luar hari pertandingan. (Marcel Kusch/dpa via AP)

, Budapest - Hungaria kembali menjadi pusat perhatian dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa, Kamis (24/6). Penyebabnya adalah UU anti-propaganda LGBTQ yang baru disahkan oleh parlemen di Budapest. Legislasi itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan UE.

Pernyataan paling pedas datang dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. "Menurut saya, Hungaria tidak lagi memiliki tempat di Uni Eropa," kata dia. Di hadapan PM Viktor Orban, Rutte menghardik, "Anda kelewatan. Ini sudah berlebihan," tukasnya.

Adapun PM Belgia, Alexander De Croo, menambahkan, "homoseksualitas bukan pilihan, tapi homofobia adalah pilihan. Kita tidak bisa menerima legislasi yang melegitimasi perilaku semacam itu," kata dia kepada Orban, demikian dikutip dari laman DW Indonesia, Jumat (25/6/2021).

Satu-satunya kepala negara yang mengaku gay, PM Luksemburg Xavier Bettel, juga dikabarkan mendamprat Orban. "Anda sudah melewati batas."

Hujan kecaman terhadap Hungaria mendominasi jalannya hari pertama KTT Uni Eropa di Brussels. Agenda utama pertemuan sebenarnya berkisar pada hubungan dengan Rusia dan Turki, serta program pemulihan ekonomi pascapandemi.

Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengakui pembahasan di hari pertama berlangsung "kontroversial, tapi juga dilakukan dengan sangat jujur."

"Kami menegaskan nilai-nilai fundamental yang sedang kami perjuangkan," dan bahwa Hungaria akan "berurusan dengan Komisi Eropa."

Kenapa UU Hungaria kontroversial?Legislasi baru itu sebenarnya dibuat untuk menggandakan hukuman bagi pelaku pedofilia. Namun amandemen yang diloloskan 15 Juni lalu itu juga melarang promosi atau pencitraan gaya hidup homoseksual di kalangan usia di bawah 18 tahun.


Bermuatan Politik

Balai Kota Coburg diterangi dengan warna pelangi pada pertandingan Euro 2020 antara Jerman dan Hungaria, Coburg, Jerman, Rabu (23/6/2021). UEFA mengatakan organisasinya netral secara politik dan agama. (Nicolas Armer/dpa via AP)

Menurut pegiat HAM, UU anti-pedofilia akan berdampak pada kurikulum pendidikan seksual, konten iklam atau larangan tayangan siaran televisi yang menampilkan gaya hidup homoseksual kecuali sudah lewat tengah malam.

Nantinya, tenaga pengajar pendidikan seksual akan dibatasi dan dipilih secara langsung oleh pemerintah.

Orban mengaku tidak memahami reaksi dramatis pemimpin Eropa. Dia membantah jika Undang-undang tersebut dibuat untuk membidik minoritas seksual. "Hal ini bukan untuk memerangi homoseksualitas,” kata dia kepada wartawan.

"UU ini adalah tentang hak anak-anak dan orang tua, tentang bagaimana mereka belajar tentang seksualitas, dan bahwa keputusan untuk mengajarkan hal itu sepenuhnya berada di tangan orang tua."

Namun demikian, beragam pengamat mencurigai adanya niatan politik oleh Orban untuk memancing keributan demi dukungan elektoral jelang pemilu 2022 mendatang.

Orban yang berkuasa sejak 2010 selama ini bisa mengandalkan dukungan mayoritas mutlak di parlemen. Tapi saat ini, koalisi partai Fidesz dan KDNP bersaing ketat dengan oposisi dalam berbagai jajak pendapat.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya